PALANGKA RAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah merilis data ekonomi terbaru untuk bulan Juni 2025, mencakup perkembangan inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), dan kinerja perdagangan luar negeri. Pemaparan ini berlangsung di Ruang Vicon BPS Kalteng pada Selasa (1/7/2025) dan dipimpin oleh Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, didampingi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko.
Dalam laporannya, BPS mencatat inflasi bulanan (month-to-month) di Kalteng mencapai 0,32 persen, sementara inflasi tahunan (year-on-year) menyentuh angka 1,06 persen, dan inflasi tahun kalender tercatat 1,08 persen.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pemicu utama inflasi bulan ini, dengan kontribusi 0,21 persen. Kenaikan harga pada komoditas seperti bawang merah, ikan peda, cabai rawit, serta produk tembakau seperti sigaret kretek mesin, menjadi pendorong utamanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, beberapa komoditas mengalami penurunan harga, mendorong terjadinya tekanan deflasi. Di antaranya adalah beras, ikan nila, ikan patin, ikan baung, dan bensin. Keempat kota yang menjadi titik pantauan di provinsi ini mencatat inflasi, yaitu: Kapuas (0,46%), Sampit (0,43%), Palangka Raya (0,19%), dan Sukamara (0,06%).
Kinerja sektor pertanian menunjukkan tren penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP), indikator kesejahteraan petani, turun 1,68 persen, dari 134,29 pada Mei menjadi 132,04 di bulan Juni. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya indeks harga yang diterima petani (It) sebesar 1,40 persen dan meningkatnya indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,28 persen.
Dari lima subsektor pertanian, empat mengalami kemunduran yaitu Tanaman Pangan -0,28 persen, Perkebunan Rakyat: -2,45 persen, Peternakan: -0,83 persen dan Perikanan -0,51 persen.
“Hanya subsektor hortikultura yang mengalami kenaikan NTP sebesar 1,19 persen dan perikanan budidaya naik 1,48 persen,” sampai Agnes.
Selain itu, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga mengalami koreksi negatif sebesar 1,77 persen menjadi 136,26 dari sebelumnya 138,71, mencerminkan meningkatnya tekanan biaya operasional dan melemahnya daya beli petani.
Sementara sektor perdagangan luar negeri juga menunjukkan perlambatan. Nilai ekspor Kalteng pada Mei 2025 tercatat USD 326,52 juta, turun 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor masih didominasi oleh komoditas unggulan seperti batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), kayu olahan, dan karet remah, dengan negara tujuan utama yakni India, Jepang, dan Korea Selatan.
Sebaliknya, nilai impor mengalami penurunan tajam hingga 68,23 persen (yoy) menjadi hanya USD 0,61 juta. Barang impor terbanyak berasal dari Malaysia, Singapura, dan Tiongkok, dengan dominasi komoditas seperti mesin industri, pupuk, dan aspal.
“Meski ekspor menurun, neraca perdagangan Kalteng tetap mencatatkan surplus sebesar USD 14,58 juta selama Januari–Mei 2025,” ujar
Agnes.
Data sektor jasa memperlihatkan stabilitas di dunia pariwisata dan perhotelan. Jumlah tamu hotel berbintang selama Mei 2025 mencapai 44.108 orang. Di bidang transportasi, penumpang angkutan udara meningkat 4,6 persen, sementara volume barang naik signifikan sebesar 24,5 persen.
“Sebaliknya, angkutan laut mengalami kontraksi pada jumlah penumpang sebesar 34,1 persen, meski volume muatan barang masih tumbuh 13,9 persen,” ucap Agnes.
Menanggapi tren inflasi dan tekanan ekonomi, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir kembali mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi lokal. Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya bersifat administratif, melainkan harus menyentuh lapangan.
Beberapa langkah konkret yang disarankan meliputi, Operasi pasar murah dan inspeksi mendadak (sidak), Kerja sama lintas daerah untuk distribusi pangan, Pemanfaatan anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga), Mendorong gerakan menanam dan peningkatan produksi lokal serta fasilitasi distribusi lewat APBD
“Tidak cukup hanya memantau, kita butuh tindakan nyata di lapangan yang terkoordinasi,” tegas Tomsi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin lalu (30/6/2025).
Laporan BPS ini menjadi cermin penting bagi pemangku kebijakan dan masyarakat Kalteng. Meski sejumlah indikator menunjukkan tantangan — inflasi yang mulai naik, NTP yang tertekan, dan ekspor yang melambat — namun masih ada peluang untuk perbaikan melalui kolaborasi dan langkah-langkah strategis. Ketahanan ekonomi daerah membutuhkan kerja sama semua pihak agar mampu menghadapi tekanan global maupun domestik dengan tangguh. (nr/sekaltengcom)
