PALANGKA RAYA – Dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal dan mempercepat pemerataan pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Strategis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur Kalteng, pada Kamis (12/6).
Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menekankan pentingnya menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal. Menurutnya, semakin tinggi capaian PAD, maka semakin luas pula ruang gerak pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas akses pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, hingga memperkuat program-program sosial untuk masyarakat yang membutuhkan.
“PAD yang kuat akan menopang program unggulan seperti Kartu Huma Betang Sejahtera, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke pelosok daerah, tidak hanya terpusat di perkotaan,” ujar Agustiar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengakui bahwa walau tren peningkatan PAD menunjukkan arah positif, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih bisa ditingkatkan. Banyak potensi ekonomi daerah, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, yang belum digarap secara maksimal.
“Optimalisasi penerimaan bisa dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pemungutan atas Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta opsen dari Mineral Bukan Logam dan Batuan,” tegasnya.
Untuk itu, Gubernur mendorong upaya kolaboratif dan strategis lintas instansi. Penguatan integrasi data, pembaruan sistem informasi fiskal, dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai sangat krusial dalam menyusun kebijakan berbasis data yang akurat.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan regulasi di lapangan. Kendaraan operasional perusahaan wajib menggunakan pelat KH.
Begitu pula pelaporan penggunaan air permukaan harus sesuai dengan volume aktual.
“Distribusi bahan bakar kendaraan pun harus tercatat melalui wajib pajak sah di Kalimantan Tengah,” paparnya.
Gubernur mengimbau agar sistem pembayaran pajak diperbarui ke arah digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan mempermudah akses masyarakat.
“Kita harus membiasakan diri mandiri, tidak selalu berharap bantuan pusat. Dengan PAD yang kuat, kita bisa bangun jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di seluruh pelosok Kalteng,” tandasnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan mempererat koordinasi antar instansi dan mempercepat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan PAD dari sumber-sumber potensial yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Apabila seluruh pelaku usaha dan wajib pajak di sektor strategis seperti pertambangan dan perkebunan menjalankan kewajibannya dengan tertib dan transparan, maka PAD akan melonjak signifikan dan menjadi tulang punggung pembangunan daerah,” kata Leonard.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Yuas Elko, sejumlah kepala perangkat daerah, Direktur Bank Kalteng, serta jajaran pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng. (nt/sekaltengcom)
