PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran, melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalteng pada Selasa (24/6). Aksi ini dilakukan guna mengevaluasi langsung kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas, cepat, dan bebas dari praktik diskriminasi. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah terus mendorong sistem birokrasi yang responsif dan ramah terhadap kebutuhan masyarakat maupun investor.
“Saya ingin memastikan bahwa proses perizinan yang dilakukan benar-benar sesuai prosedur dan tidak berbelit-belit. Tidak boleh ada praktik yang menyulitkan masyarakat, apalagi jika sampai mencoreng citra pemerintah,” tegas Gubernur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur juga memberi peringatan tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menghambat atau menyimpang dari prosedur. “Jika ada pegawai yang bermain-main dalam proses perizinan, maka akan dikenakan tindakan disipliner tanpa toleransi,” tambahnya.
Tak hanya fokus pada aspek pelayanan pemerintah, Gubernur juga mengingatkan tanggung jawab pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan daerah. Ia menyoroti pentingnya kontribusi nyata investor terhadap perekonomian lokal.
“Pemodal yang ingin berusaha di Kalteng harus punya rasa tanggung jawab. Jangan hanya menuntut pelayanan cepat, tetapi juga harus memenuhi kewajiban, seperti mendukung program plasma, memakai kendaraan berpelat KH, membuka rekening di Bank Kalteng, dan membeli bahan bakar dari dalam provinsi,” ujarnya.
Kebijakan ini, menurut Gubernur, merupakan langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalteng, Sutoyo, menyambut baik sidak tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi digital.
“Saat ini seluruh perizinan telah terintegrasi secara elektronik. Prosesnya jadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau langsung oleh pemohon,” jelas Sutoyo.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat yang mengalami kesulitan teknis tetap dapat datang langsung ke kantor untuk mendapatkan bimbingan dari petugas pelayanan.
Dengan kunjungan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempertegas komitmennya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, mendorong ekosistem investasi yang kondusif, serta membangun kolaborasi positif antara sektor publik dan swasta demi kemajuan daerah. (nr/sekaltengcom)
