NANGA BULIK – Penantian panjang ribuan warga di Kecamatan Lamandau akhirnya berbuah hasil. Setelah hampir 15 tahun menunggu kejelasan, konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit asing asal Singapura, PT Sawit Lamandau Raya (SLR), akhirnya menemui titik damai.
Kesepakatan pembayaran kompensasi kepada warga di lima desa — Batu Tambun, Cuhai, Karang Taba, Kawa, dan Tanjung Beringin — berhasil dicapai berkat mediasi intensif Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra. Total nilai kompensasi yang disetujui mencapai Rp 7 miliar, yang akan direalisasikan pada Oktober hingga November 2025.
Konflik antara warga dan perusahaan ini telah berlangsung sejak 2009, tahun pertama SLR beroperasi di Lamandau. Warga menuntut kejelasan hak dan kompensasi atas lahan yang digunakan perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya hadirkan kedua belah pihak untuk duduk bersama di Kantor Bupati. Prinsipnya, investasi harus terus berjalan, tetapi kesejahteraan masyarakat juga wajib diperhatikan,” tegas Bupati Rizky Aditya Putra.
Ia mengungkapkan, tuntutan warga sejatinya sederhana dan rasional, karena mereka hanya ingin merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan di tanah kelahiran sendiri.
“Saya ini pemimpin yang lahir dari akar rumput, jadi saya tahu apa yang mereka rasakan. Masyarakat tidak menuntut berlebihan, hanya ingin hidup layak dan dihargai,” ujarnya.
Selain kompensasi uang tunai, hasil mediasi juga melahirkan kesepakatan pembangunan kebun plasma seluas 500 hektare, yang akan mulai direalisasikan pada 2026 mendatang.
“Ini solusi yang saling menguntungkan, masyarakat mendapatkan haknya dan perusahaan tetap bisa beroperasi dengan tenang. Win-win solution,” tambah Rizky.
Langkah cepat dan pendekatan dialogis Bupati Rizky dalam menangani konflik ini mendapat apresiasi luas, baik dari masyarakat maupun kalangan dunia usaha. Banyak pihak menilai, kepemimpinan yang responsif dan humanis menjadi kunci keberhasilan penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.
Perwakilan manajemen PT SLR, Thomson, juga mengakui peran besar pemerintah daerah dalam meredam ketegangan dan mendorong kesepakatan.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bupati dan seluruh jajaran Pemda. Proses ini bisa selesai karena adanya mediasi yang adil dan transparan. Kami berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban hingga selesai,” ungkapnya.
Menurut Thomson, intervensi pemerintah di semua tingkatan — mulai dari desa hingga kabupaten — telah memastikan proses mediasi berjalan efektif tanpa menimbulkan gesekan baru.
Dengan berakhirnya konflik yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini, Lamandau kini menorehkan contoh sukses sinergi antara investasi dan kepentingan masyarakat lokal, yang diharapkan dapat menjadi model penyelesaian sengketa serupa di daerah lain.(nr/sekaltengcom)
