PALANGKA RAYA – Guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan program strategis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 serta Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral kepada Gubernur Kalimantan Tengah, H.Agustiar Sabran, di Istana Isen Mulang, Senin (20/10/2025).
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, didampingi jajaran pejabat struktural BPKP. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur Provinsi, Kepala Diskominfosantik, dan Kepala BKAD Kalteng.
Dalam laporan itu, BPKP menyoroti hasil pengawasan strategis di sejumlah sektor prioritas, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Termasuk di dalamnya evaluasi terhadap akselerasi program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Adapun policy brief yang turut diserahkan berfokus pada pengembangan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring program lintas sektoral. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memastikan setiap program prioritas lintas bidang dapat berjalan selaras, transparan, dan tepat sasaran.
Selain itu, tema pengawasan swasembada pangan akan menjadi fokus utama pada Laporan Eksekutif Semester II Tahun 2025, sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja dan kolaborasi BPKP dalam mendukung penguatan akuntabilitas pembangunan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi pendampingan BPKP yang selama ini tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga mitra strategis pemerintah daerah. Kami berharap sinergi ini terus terjalin untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Gubernur.
Gubernur menekankan pentingnya pengawasan adaptif dan berbasis hasil, agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin semua program prioritas dijalankan dengan integritas dan profesionalisme tinggi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal efektivitas dan akuntabilitas program strategis di wilayah Bumi Tambun Bungai.
“Kami di BPKP tidak hanya memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga fokus pada hasil dan dampak nyata program bagi masyarakat. Pendekatan pengawasan kami bersifat kolaboratif, adaptif, dan berorientasi outcome,” ujarnya.
Ilham menambahkan, BPKP akan terus berinovasi melalui penguatan sistem pengawasan digital dan peningkatan kapasitas SDM auditor agar mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan modern.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya saing tinggi, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(nr/sekaltengcom)
