PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dampak kebijakan efisiensi fiskal. Meski ruang anggaran menyusut cukup signifikan, sejumlah program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat dipastikan tetap berjalan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan efisiensi diterapkan, APBD provinsi berada di kisaran Rp10,2 triliun. Namun setelah penyesuaian anggaran, nilainya turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut tentu memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan adanya efisiensi anggaran ini, performa program pembangunan tentu ikut terdampak. Karena itu pemerintah harus menetapkan prioritas yang benar-benar sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah,” ujar Edy saat kegiatan sosialisasi program pemerintah daerah di Istana Isen Mulang, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan, dari total anggaran yang tersedia saat ini, sekitar Rp3,8 triliun terserap untuk belanja operasional. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk belanja pembangunan menjadi jauh lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.
Walaupun demikian, Pemprov Kalteng tetap berupaya memastikan sejumlah program strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap dilaksanakan. Salah satunya melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan sosial dan ekonomi.
Program ini menggunakan basis data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia, dengan sasaran masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 5. Pada tahap awal implementasinya, program dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
Edy menambahkan, kebijakan efisiensi fiskal yang terjadi saat ini juga tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika geopolitik global yang turut memengaruhi arah kebijakan fiskal nasional.
Di sisi lain, pembangunan di Kalimantan Tengah juga mendapat dukungan dari berbagai program kementerian melalui balai-balai teknis yang beroperasi di daerah.
“Kita juga mendapatkan dukungan dari berbagai program kementerian melalui balai-balai yang ada di daerah. Ini tentu menjadi tambahan kekuatan untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjalankan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia memastikan sejumlah program pro rakyat seperti pasar murah, pangan murah, hingga Kartu Huma Betang Sejahtera tetap menjadi prioritas pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.
“Meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas, kami tetap berupaya agar pembangunan di Kalimantan Tengah tidak tertinggal dari daerah lain yang memiliki APBD lebih besar,” kata Agustiar.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur berkomitmen penuh untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kalimantan Tengah melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan manfaat pembangunan.(nr)
