JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi undang-undang. Salah satu sorotan utama dalam APBN tahun depan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi jumbo mencapai Rp335 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan penuh dalam pengesahan tersebut.
“Atas nama pemerintah, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan. Persetujuan RAPBN ini melalui proses pembahasan yang konstruktif dan mampu menampung aspirasi masyarakat,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain MBG, pemerintah juga menetapkan sejumlah program prioritas dalam APBN 2026. Alokasi terbesar jatuh pada pendidikan sebesar Rp769,1 triliun, yang akan digunakan untuk mendanai PIP, KIP Kuliah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, beasiswa, serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen.
Sektor ketahanan energi juga mendapat porsi besar, yakni Rp402,4 triliun, dengan fokus pada peningkatan lifting migas, percepatan transisi energi, dan stabilisasi harga energi. Adapun ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp164,7 triliun untuk mendukung swasembada, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
Tak kalah penting, sektor kesehatan mendapat anggaran Rp244 triliun yang diarahkan untuk memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan cek kesehatan gratis, serta revitalisasi rumah sakit.
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pembangunan berbasis kerakyatan. Purbaya menuturkan, pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis guna memudahkan akses masyarakat terhadap sembako, pupuk, logistik, dan layanan keuangan.
Ia menegaskan, APBN 2026 ini merupakan rancangan perdana di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara khusus mengimplementasikan visi dan misi menuju kedaulatan pangan, energi, serta pembangunan ekonomi hijau.
“APBN 2026 didesain untuk mempercepat perputaran aktivitas ekonomi, menggerakkan sektor riil, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkasnya (nr/sekaltengcom/menkue/dprri)
