JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan media nasional dalam menghadapi tantangan era digital. Ia mengingatkan bahwa media yang profesional dan berpegang pada prinsip jurnalistik yang etis tetap menjadi mitra utama pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang bersih dari disinformasi dan konten negatif.
“Media yang kredibel, yang mampu menjaga integritas dan keberlanjutan, adalah bagian vital dari upaya kita membangun ruang publik yang sehat,” ujar Meutya dalam Forum Bisnis Indonesia bertajuk “4 Dekade Bisnis Indonesia: Mengawal Ekonomi Bangsa dari Masa ke Masa” yang berlangsung di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (10/06).
Meutya memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi industri media dalam lanskap digital yang terus berubah. Di antaranya adalah kompetisi dengan platform digital internasional, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih personal, serta pergeseran minat ke konten visual seperti video dan podcast.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Situasi ini memunculkan lima kecenderungan besar, mulai dari kebutuhan personalisasi konten, diversifikasi sumber pendapatan, dominasi konten audio-visual, pemanfaatan data secara intensif, hingga pentingnya menjaga kualitas dan kepercayaan publik,” jelasnya.
Meski tantangan tersebut cukup besar, Meutya menilai peluang pertumbuhan tetap terbuka. Ia mengungkapkan bahwa pada kuartal pertama 2024, total pengeluaran iklan di media Indonesia mencapai USD744 juta—angka yang menunjukkan bahwa media nasional masih menjadi saluran penting bagi dunia usaha.
“Walaupun terjadi pergeseran ke media non-mainstream, data ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap media arus utama belum luntur. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami di Kementerian Komunikasi dan Digital untuk terus mendorong semangat di kalangan pelaku media,” ucapnya.
Untuk memperkuat ekosistem pers, Kementerian Komdigi menjalankan tiga program strategis: peningkatan literasi digital secara menyeluruh, penyusunan tata kelola teknologi dan etika digital termasuk pengawasan terhadap platform digital dan kecerdasan buatan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia media agar siap beradaptasi dengan disrupsi.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang digital yang lebih aman dan mendukung media berkualitas. Ketika ruang digital dipenuhi oleh hoaks, kejahatan siber, perjudian online, dan konten merusak lainnya, maka masyarakat pun enggan mencari informasi dari sumber yang sah dan terpercaya,” tambah Meutya.
Lebih lanjut, Meutya menyoroti pentingnya kebijakan seperti Publisher Rights yang dirancang untuk mendukung keberlangsungan industri media. Kebijakan ini memungkinkan media lokal mendapatkan kompensasi yang adil dari distribusi konten di platform digital, sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan media nasional.
Menutup pernyataannya, Meutya mengajak seluruh pelaku industri media untuk menjadikan momentum 40 tahun Bisnis Indonesia sebagai pengingat bahwa media adalah suara publik yang harus terus dijaga. Ia berharap peringatan ini menjadi titik tolak untuk memperkuat kolaborasi demi masa depan media nasional yang inklusif, berdaya saing, dan inovatif.
“Mari jadikan pertemuan ini sebagai ruang untuk merancang langkah baru, di mana pemerintah, industri media, dan masyarakat saling berpegangan tangan demi ruang publik yang sehat, serta menjadikan media sebagai lokomotif demokrasi dan penggerak pembangunan bangsa,” tandasnya. (nr/sekaltengcom/komdigi)
