PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Minggu (23/8/2026).
Laporan tersebut memuat kondisi terkini Karhutla, kesiapan personel dan peralatan, operasi pemadaman darat maupun udara, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat menghadapi puncak musim kemarau.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian kebakaran. Tim gabungan telah menangani kebakaran di lahan seluas 4.499,21 hektare. Sementara analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan memperkirakan total luasan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lonjakan paling tajam terjadi sepanjang Agustus. Dalam 18 hari pertama bulan tersebut, tercatat 14.659 hotspot, 798 kejadian Karhutla, serta 2.824,42 hektare lahan terbakar. Angka tersebut bahkan telah melampaui akumulasi kejadian sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Kondisi ini turut memengaruhi kualitas udara di sejumlah daerah. Data ISPU Net Kementerian Lingkungan Hidup per 22 Agustus pukul 07.00 WIB menunjukkan tiga wilayah, yakni Kasongan, Kuala Kurun, dan Buntok, berada pada kategori sangat tidak sehat. Sementara Palangka Raya, Sampit, dan Puruk Cahu berada dalam kategori tidak sehat.
Gubernur menyebut pemerintah daerah telah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi situasi tersebut. Status Siaga Darurat Bencana Karhutla ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 dan berlaku hingga 31 Oktober 2026. Sejumlah kabupaten/kota juga telah meningkatkan status penanganan sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Sebanyak 10.700 personel dikerahkan untuk memperkuat operasi di lapangan. Mereka berasal dari BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH serta unsur relawan seperti MPA, TSAK, Balakar dan Redkar.
Penanganan juga diperkuat melalui operasi udara. BNPB mendukung dengan satu pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), satu helikopter patroli dan empat helikopter water bombing. Operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan dalam tiga periode.
Namun, sejumlah kendala masih menjadi perhatian, terutama keterbatasan sarana pemadaman, akses menuju titik api yang sulit, minimnya sumber air serta kebutuhan dukungan operasional di lapangan.
Karena itu, Pemprov Kalteng mengusulkan penambahan hingga tujuh helikopter water bombing yang akan ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun. Penambahan tersebut diharapkan mempercepat respons pemadaman, khususnya di wilayah barat Kalteng.
Selain armada udara, pemerintah juga membutuhkan tambahan kendaraan pemadam, pompa portabel, selang, nozzle, tangki air dan perangkat komunikasi untuk memperkuat operasi gabungan TNI, Polri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Kalteng juga mengharapkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB serta pembangunan sumur bor dan embung di kawasan rawan kebakaran. Infrastruktur sumber air dinilai penting untuk mempercepat pemadaman ketika akses menuju sumber air alami terbatas.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai bagian dari langkah terpadu untuk menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Agustiar.
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah daerah dan pusat agar penanganan Karhutla di Kalteng dapat dilakukan lebih cepat, terukur dan efektif, sekaligus menekan dampaknya terhadap masyarakat dan kualitas lingkungan.(nr)
