PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, memastikan seluruh kepala dinas dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengikuti tes urine yang digelar bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Langkah ini merupakan bentuk komitmen tegas pemerintah daerah dalam mendukung pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan birokrasi. Tes urine dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya deteksi dini.
“Seluruh kepala dinas dan ASN di lingkungan provinsi sudah selesai menjalani tes urine yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi,” ujar Leonard.
Ia menjelaskan, hingga saat ini hasil pemeriksaan masih berada di pihak BNN dan belum disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Kalteng masih menunggu laporan lengkap sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Data masih di BNN Provinsi. Kami belum menerima informasi apakah ada yang terindikasi atau tidak,” katanya.
Leonard menegaskan, pemerintah daerah menghormati sepenuhnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BNN. Ia menilai, kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari penguatan disiplin dan integritas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Menurutnya, birokrasi yang bersih dari narkoba menjadi fondasi penting untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas aparatur pemerintah. Lingkungan kerja yang sehat juga diyakini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apabila nantinya ditemukan ASN yang terindikasi positif, Leonard menyatakan akan ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika memang ada, tentu akan diproses sesuai aturan. Apakah nanti bentuknya pembinaan, rehabilitasi, atau langkah lain, kita menunggu hasil resmi terlebih dahulu,” tegasnya.
Pemprov Kalimantan Tengah, lanjutnya, akan terus berkoordinasi dengan BNN guna memastikan lingkungan birokrasi tetap bersih, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, sejalan dengan komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas.(nr).
