PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya menyatukan arah kebijakan pembangunan lintas level pemerintahan melalui Forum Lintas Perangkat Daerah dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang digelar di Aula Bapperida Kalteng, Senin (2/3/2026).
Forum strategis tersebut dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar selaras antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Leonard menegaskan bahwa sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan merupakan amanat regulasi nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, keselarasan dokumen perencanaan menjadi kunci agar pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dengan target pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
“Keselarasan tidak hanya berhenti di tahap perencanaan, tetapi harus terjaga mulai dari penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi. Dengan begitu, program daerah dapat sejalan dengan arah kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah,” tegas Leonard.
Ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus adaptif terhadap dinamika ekonomi, perubahan kondisi global, serta kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta lebih selektif dalam menentukan prioritas, dengan fokus pada program-program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, turut dipaparkan capaian indikator makro pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2025, sekaligus proyeksi target pembangunan tahun 2027. Salah satu target utama yang disorot adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang dipatok mencapai 5,4 persen.
Leonard berharap Rakortekrenbang ini tidak sekadar menjadi agenda formal tahunan, melainkan forum konsolidasi yang mampu melahirkan perencanaan pembangunan yang terukur, realistis, dan berorientasi hasil.
“Forum ini harus menjadi ruang kolaborasi antarlembaga untuk merumuskan arah pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(nr)








