PALANGKA RAYA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2026 mengalami penurunan tajam. Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi Kalteng mempersempit fokus pembangunan dan hanya memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, total APBD 2026 tercatat sebesar Rp5,4 triliun, turun signifikan hingga 34,71 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Penurunan tersebut berdampak langsung pada ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, sehingga menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa kondisi fiskal ini mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyaringan ketat terhadap seluruh program dan kegiatan.
“Pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan skala prioritas. Tidak semua program bisa dijalankan. Kita pilah belanja yang paling memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Leonard kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan BPK RI Kalteng, Senin (12/1/2026).
Leonard menjelaskan, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan efisiensi dengan menekan belanja rutin dan nonprioritas, sembari memastikan pelayanan publik dan pembangunan strategis tetap berjalan optimal.
Adapun fokus utama belanja daerah pada 2026 diarahkan ke sektor wajib dan strategis, yakni pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kritis yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat.
“Dengan pengelolaan anggaran yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, kami berkomitmen menjaga kualitas layanan publik meskipun dalam keterbatasan fiskal,” tambahnya.
Leonard juga mengungkapkan, penurunan APBD berdampak pada penyesuaian program pembangunan daerah, pengurangan belanja rutin, serta penguatan proyek-proyek strategis yang telah ditetapkan.
“Otomatis belanja yang tidak mendesak kita kurangi. Fokus kita tetap pada pelayanan publik dan pembangunan yang berdampak luas,” tegasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, Pemprov Kalteng juga berupaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk mendorong kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih produktif dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan bahwa penurunan APBD 2026 menjadi tantangan serius yang harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Langkah pertama adalah melakukan efisiensi anggaran, terutama pada perjalanan dinas, rapat-rapat, serta biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana perkantoran,” kata Edy.
Selain efisiensi, Edy mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil, seperti optimalisasi pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Dunia usaha harus kita hidupkan melalui kemudahan berinvestasi. Kinerja BUMD juga harus ditingkatkan agar menopang ketahanan fiskal daerah,” ujarnya.
Tak hanya itu, Edy menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, guna menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kami mendorong inovasi dan terobosan kreatif dalam meningkatkan PAD. Selain itu, percepatan penyerapan anggaran harus menjadi perhatian serius, karena belanja pemerintah berperan besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah,” pungkasnya.(nr/sekaltengcom/diskominfosantik)
