PALANGKA RAYA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus Palangka Raya berhasil menuntaskan hampir seluruh utang warisan tahun 2023–2024 yang sempat membebani manajemen. Dari total kewajiban sebesar Rp124 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp5 miliar yang ditargetkan lunas pada akhir Oktober ini.
Capaian ini terungkap saat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke RSUD dr. Doris Sylvanus, Selasa (7/10/2025). Rombongan disambut oleh Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Leonard S. Ampung, serta Plt Direktur RSUD dr. dr. Suyuti Syamsul, MPPM.
Dalam pertemuan tersebut, pihak rumah sakit memaparkan sejumlah perkembangan penting, mulai dari pembenahan fasilitas pelayanan, kondisi keuangan, hingga ketersediaan obat-obatan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Plt Direktur Suyuti Syamsul menjelaskan bahwa saat dirinya dipercaya memimpin rumah sakit tersebut, pihaknya mewarisi utang besar dari manajemen sebelumnya.
“Utang sebesar Rp124 miliar ini menjadi beban berat bagi kami selama lebih dari satu tahun. Namun berkat kerja sama seluruh tim dan dukungan pemerintah daerah, kini tersisa sekitar Rp5 miliar yang akan segera kami lunasi,” ujarnya optimistis.
Selain membenahi keuangan, manajemen RSUD juga memastikan ketersediaan stok obat-obatan dalam kondisi aman, dengan persediaan mencukupi hingga empat bulan ke depan.
“Kami juga menerapkan inovasi pelayanan farmasi. Pasien tidak perlu lagi antre di apotek—cukup menyerahkan resep, dan obat akan diantar langsung ke ruang perawatan menggunakan sepeda petugas,” ungkap Suyuti.
Ia menambahkan, fasilitas baru seperti bunker radioaktif yang disiapkan untuk layanan radioterapi saat ini masih menunggu tenaga ahli baru setelah pejabat teknis sebelumnya mengundurkan diri.
“Proses persiapan sebenarnya sudah selesai. Kami bersyukur kini telah memiliki kandidat pengganti agar layanan bisa segera beroperasi,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, memberikan apresiasi atas progres signifikan yang dicapai rumah sakit milik Pemprov Kalteng itu.
“Kami melihat ada perubahan positif dalam manajemen dan pelayanan. Tinggal memperkuat sumber daya manusia agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin prima,” katanya.
Dengan dukungan dan masukan dari Komisi IX DPR RI, pihak RSUD dr. Doris Sylvanus menegaskan komitmennya untuk terus melakukan reformasi layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi manajemen, serta memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.(nr/sekaltengcom)








