PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng menggelar Entry Meeting Evaluasi Pencegahan dan Penurunan Stunting Tahun 2025 pada Kamis (31/7/2025), bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang Kalteng. Kegiatan berlangsung secara hybrid, diikuti peserta dari berbagai kabupaten/kota baik secara langsung maupun daring.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) membuka kegiatan secara virtual. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dan memperbaiki efektivitas program.
“Evaluasi ini menjadi momen strategis untuk meninjau ulang tata kelola program penanganan stunting. Kami optimis target prevalensi stunting 20,6 persen pada tahun 2025 bisa dicapai melalui kerja sama lintas sektor yang kuat dan terintegrasi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Edy menyebutkan bahwa Pemprov Kalteng telah membentuk TPPS melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/106/2023, sebagai bentuk keseriusan dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Ia berharap kegiatan evaluasi ini tak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan benar-benar ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota.
Wagub juga menginstruksikan agar seluruh kepala perangkat daerah yang tergabung dalam TPPS aktif mendukung proses evaluasi, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang valid dan tepat waktu. Kepada dua daerah sampel, Barito Selatan dan Pulang Pisau, Edy juga meminta komitmen penuh dalam pelaksanaan uji petik lapangan.
Sementara itu, Kepala BPKP Kalteng Ilham Nurhidayat menjelaskan arah evaluasi tahun ini. Menurutnya, BPKP hadir sebagai mitra strategis untuk memastikan kualitas tata kelola program, bukan hanya sekadar melakukan penilaian administratif.
“Evaluasi ini bertujuan mendorong perbaikan berkelanjutan berbasis data. BPKP menyoroti sejumlah kendala, seperti belum optimalnya intervensi gizi spesifik, ketimpangan alokasi anggaran, hingga lemahnya program edukasi dan pendampingan keluarga,” jelas Ilham.
Ia memaparkan bahwa analisis BPKP terhadap alokasi anggaran stunting 2025 di 15 kabupaten/kota di Kalteng menunjukkan proporsi anggaran masih dominan ke sektor lingkungan. Sementara porsi untuk ketahanan pangan dan intervensi gizi masih terbatas, padahal sektor-sektor tersebut sangat krusial dalam penanganan stunting.
Sebagai respon atas berbagai tantangan tersebut, BPKP akan memfokuskan evaluasi pada tiga aspek utama: efektivitas pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), pelaksanaan Program GENTING (Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting), serta optimalisasi distribusi dan kualitas makanan bergizi untuk anak-anak.
Melalui proses evaluasi ini, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai keberhasilan, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaan program stunting di Kalteng, sebagai dasar penyusunan strategi yang lebih tajam dan berorientasi hasil.
Turut hadir secara langsung dalam kegiatan ini antara lain Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Sunarto dan sejumlah kepala OPD terkait. Secara daring, acara juga diikuti oleh Sekretaris TPPS Kalteng Linae Victoria Aden, Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai, serta jajaran kepala dinas dari kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. (nr/sekaltengcom)
