JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugeng Hariyono, menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat daerah guna menghadapi tantangan reformasi birokrasi dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang modern serta bertanggung jawab.
Hal ini disampaikannya saat menutup secara resmi kegiatan Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah Angkatan I dan Diklat Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah Angkatan I Tahun 2025 di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (2/5).
“Kompetensi ASN tidak boleh stagnan. Tuntutan zaman dan kompleksitas pelayanan publik menuntut ASN yang lincah, berpengetahuan luas, dan bermoral tinggi,” ujar Sugeng.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan bahwa ASN yang andal adalah mereka yang terus mengasah keterampilan teknis dan nilai-nilai etika pelayanan.
Sugeng menyoroti bahwa penguatan kapasitas ASN kini menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menekankan pentingnya pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan.
Ia mencontohkan peran bendahara daerah sebagai elemen krusial dalam sistem keuangan daerah. “Tugas bendahara bukan sekadar administrasi pencatatan, tetapi penjaga utama transparansi dan kredibilitas fiskal daerah. Ia harus cakap regulasi, melek digital, dan memiliki integritas untuk menolak intervensi yang melanggar hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sugeng menyoroti pentingnya transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan dan perencanaan daerah. “Dengan dukungan teknologi, tata kelola pemerintahan dapat bergerak ke arah yang lebih transparan, efisien, dan partisipatif,” jelasnya, mengacu pada e-government sebagai motor penggerak pemerintahan digital.
Ia mengingatkan bahwa dasar hukum seperti UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, hingga Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi pilar penting dalam menjaga akuntabilitas publik.
“Perencanaan pembangunan bukan hanya tentang penyusunan anggaran. Ini tentang bagaimana kita memetakan masa depan daerah dan menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan,” ucap Sugeng.
Diklat yang diikuti oleh puluhan ASN dari berbagai pemerintah daerah ini bertujuan memperkuat pengelolaan fiskal dan perencanaan pembangunan berbasis kinerja, serta menanamkan semangat etika dan tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan publik.
Sugeng berharap pelatihan ini menjadi titik tolak munculnya birokrat profesional yang bukan hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, pelayanan publik, dan inovasi. (nr/sekaltengcom)
