Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, mengadakan silaturahim dengan tenaga pendidik, termasuk guru dan kepala sekolah SD serta SMP, Kamis, 19 September 2024. Acara ini bertujuan untuk mendengarkan langsung curahan hati para tenaga kependidikan mengenai kendala yang mereka hadapi di lapangan.
“Pertemuan ini penting, dan saya berharap dapat dilakukan setiap enam bulan sekali. Ini agar kami bisa mendengar masalah-masalah pendidikan secara langsung, karena pendidikan adalah salah satu prioritas utama kami di Kotim,” ujar Halikinnor di aula rumah jabatan bupati.
Halikinnor menegaskan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah tiga prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kotim. Ia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui acara ini, kami ingin menyerap aspirasi dari tenaga pendidik dan masyarakat, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk mencarikan solusi dan menyusun kebijakan,” jelasnya.
Bupati mengajak para tenaga pendidik untuk tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi di sekolah masing-masing, termasuk masalah infrastruktur, rumah dinas guru, dan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotim berusaha maksimal untuk memberikan solusi.
“Jika anggaran daerah tidak mencukupi, kami dapat meminta bantuan dari perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di daerah ini untuk membantu pembangunan infrastruktur pendidikan,” tambahnya.
Halikinnor juga meminta sekolah untuk menunjukkan bukti, seperti foto bangunan yang rusak, agar perbaikan dapat segera dilakukan.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa tenaga pendidik menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi. Misalnya, Agus Ismail, Kepala SDN 1 Beringin Jaya, mengungkapkan bahwa sekolahnya membutuhkan lima ruang kelas tambahan untuk menampung 300 peserta didik yang terbagi dalam 14 rombongan belajar. Dengan hanya sembilan ruang kelas yang tersedia, beberapa rombel harus menggunakan ruang kelas yang sama secara bergantian.
“Jumlah tenaga guru di sekolah kami cukup, ada enam PNS, enam PPPK, dan dua tenaga kontrak. Namun, kami kekurangan ruang kelas. Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu, baik melalui Dinas Pendidikan atau program CSR dari PBS,” pungkasnya.
