PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar kegiatan strategis bertajuk Sosialisasi Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, pencegahan radikalisme, intoleransi, serta penguatan disiplin dan tata kelola kepegawaian, Rabu (16/7/2025). Acara ini berlangsung selama dua hari hingga 17 Juli 2025 di Aula BKD Provinsi Kalteng, Palangka Raya.
Kepala BKD Prov. Kalteng, Lisda Arriyana, dalam laporan pembukaannya menyampaikan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan aparatur sipil negara dari seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi.
“Melalui forum ini, kami ingin membentuk pemahaman yang utuh di kalangan ASN terkait kode etik profesi, memperkuat budaya disiplin kerja, menjaga netralitas, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap lini pelayanan publik,” terang Lisda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara ini secara resmi dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang menegaskan bahwa aparatur negara harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan mencegah masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
“ASN adalah wajah pemerintah yang semestinya menjadi panutan. Tak sekadar menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan prinsip BerAKHLAK dalam keseharian. Kita tidak boleh lengah terhadap ancaman radikalisme, intoleransi, dan praktik yang menodai integritas birokrasi,” tegas Leonard.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta dibekali dengan materi substantif mengenai kode etik dan perilaku ASN, tata cara menangani konflik kepentingan, upaya preventif terhadap paham radikal dan intoleran, serta penguatan sistem manajemen ASN yang adaptif dan profesional.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai institusi, antara lain Hospita Gloria Situmorang, Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru, serta Yulianto Rombe Biantong, Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Kalteng, yang turut memberikan perspektif keamanan nasional dalam konteks birokrasi.
Melalui inisiatif ini, Pemprov Kalteng berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan agar mampu menjawab tantangan zaman dan menjadikan ASN sebagai motor penggerak pembangunan daerah menuju Kalteng Berkah dan Maju. (nr/sekaltengcom)
