PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyalurkan 4.000 paket sembako kepada aparatur di lingkungan Pemprov Kalteng di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak terhadap aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.
Bantuan diserahkan secara langsung di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (17/9/2026). Sasaran penerima meliputi PNS Golongan I dan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), PPPK Paruh Waktu, serta tenaga outsourcing pada perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng.
Setiap paket sembako berisi 5 kilogram beras, 2 kilogram minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga para penerima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, perhatian pemerintah harus diberikan secara menyeluruh, termasuk kepada aparatur yang tetap menjalankan tugas pelayanan publik di tengah situasi karhutla.
“Pemerintah harus memperhatikan semuanya. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Apa yang sudah kita pimpin, harus kita perhatikan,” kata Agustiar dalam arahannya.
Menurutnya, penyaluran sembako merupakan bagian dari kepedulian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia juga membuka peluang agar program pangan murah dan bantuan serupa dapat dilaksanakan secara berkala dengan menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Tidak hanya menyasar aparatur Pemprov Kalteng, dukungan pangan juga akan diperluas kepada masyarakat di kabupaten dan kota. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan bantuan bagi warga yang terdampak kondisi karhutla.
Namun, Agustiar menegaskan bahwa bantuan yang diterima aparatur tidak boleh mengurangi komitmen dalam menjalankan tugas. Menurutnya, pemberian hak harus diiringi pelaksanaan kewajiban secara bertanggung jawab.
Ia meminta aparatur tetap menjaga disiplin, meningkatkan kompetensi, membangun karakter, serta menjunjung etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kebijakannya bagaimana masyarakat merasakan kebijakan kita semua ini. Itu tujuannya,” tegasnya.
Agustiar juga mengingatkan bahwa tugas utama aparatur pemerintah adalah memberikan pelayanan. Karena itu, setiap kebijakan dan pekerjaan yang dilakukan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan ini adalah pelayanan. Kita abdi negara, negara abdi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Gubernur kepada aparatur, khususnya kelompok yang turut menghadapi dampak dari kondisi karhutla.
Di sisi lain, Linae mengingatkan agar bantuan tersebut tidak membuat aparatur mengabaikan tanggung jawab pekerjaan. Seluruh penerima tetap diwajibkan menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Khusus bagi PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, evaluasi terhadap disiplin dan kinerja tetap dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur pemerintah.
“Selain menerima bantuan, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban harus berjalan berimbang,” ungkap Linae.
Penyaluran 4.000 paket sembako ini menjadi salah satu bentuk dukungan Pemprov Kalteng kepada aparatur yang tetap menjalankan fungsi pelayanan publik, sekaligus bagian dari perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi di tengah situasi karhutla.(nr)
