PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menggenjot pemerataan akses internet hingga ke pelosok desa. Setelah memastikan seluruh kantor desa telah terkoneksi jaringan, kini fokus pembangunan diarahkan pada fasilitas publik agar manfaat digital bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menegaskan bahwa langkah ini merupakan lanjutan dari program prioritas gubernur dalam menghapus wilayah blank spot di daerah.
“Berdasarkan data yang kami terima dari kabupaten pada 2024, target konektivitas untuk kantor desa sudah kita tuntaskan. Saat ini seluruh kantor desa sudah terhubung internet,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, ia menilai persoalan keterbatasan jaringan belum sepenuhnya teratasi. Luasnya wilayah desa menyebabkan masih banyak fasilitas umum yang belum tersentuh akses internet yang memadai.
Untuk itu, pada tahun 2026, Pemprov Kalteng menyiapkan program lanjutan berupa penguatan jaringan internet di berbagai fasilitas publik desa, terutama di wilayah terpencil yang masih tergolong blank spot.
“Fokus berikutnya adalah menghadirkan jaringan di fasilitas umum desa, khususnya di daerah paling jauh yang aksesnya masih terbatas,” jelas Rangga.
Ia menyebutkan sejumlah fasilitas yang menjadi prioritas antara lain sekolah, puskesmas pembantu (Pustu), serta sarana umum lain yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“Di wilayah pedalaman biasanya ada sekolah dasar atau menengah, juga Pustu. Itu yang kita dorong agar terhubung, karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Rangga menambahkan, pendekatan program ini bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi tiap desa. Pasalnya, tidak semua desa memiliki fasilitas yang sama, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan.
“Tidak semua desa punya sekolah atau Pustu. Jadi kita sesuaikan dengan potensi fasilitas publik yang ada, yang penting bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” tuturnya.
Melalui langkah ini, pemerintah berharap kehadiran internet di desa tidak hanya terbatas pada kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga membuka akses masyarakat terhadap layanan digital, mulai dari pendidikan hingga kesehatan.
“Tujuan akhirnya adalah memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan digital secara merata,” pungkasnya.(nr)
