SAMPIT – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Juliansyah menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian tertekan akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai kebijakan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan program pembangunan prioritas, sementara potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.
“Masalah utama kita saat ini adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, jumlahnya mencapai sekitar Rp383 miliar. Dampaknya sangat besar terhadap kapasitas keuangan daerah. Karena itu, DPRD akan mengkaji kembali arah kebijakan pusat dan menyiapkan langkah strategis menghadapi situasi ini,” ujar Juliansyah, Rabu (8/10/2025).
Juliansyah menjelaskan, DPRD Kotim bersama jajaran legislatif di tingkat provinsi akan segera menggelar pertemuan internal untuk membahas strategi kebijakan fiskal daerah. Langkah ini termasuk penyusunan usulan dan rekomendasi resmi yang akan disampaikan langsung kepada kementerian terkait di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap baik di tingkat kabupaten maupun provinsi dapat menyampaikan masukan resmi kepada pemerintah pusat. Karena mustahil daerah bisa menggali PAD besar tanpa dukungan fiskal dari pusat,” tegasnya.
Terkait dengan penyusunan APBD tahun 2026, Juliansyah menegaskan bahwa DPRD Kotim akan memprioritaskan sektor kebutuhan dasar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, sebagai pilar utama pembangunan daerah.
“Dalam pembahasan APBD 2026, kami akan fokus pada kebutuhan yang paling mendesak, termasuk perbaikan jalan, fasilitas sekolah, dan layanan kesehatan. Kami juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalteng, Bapak Agustiar Sabran, yang menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan di Kotim,” katanya.
Selain menyoroti kondisi keuangan, Juliansyah juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah meningkatkan status Kodim menjadi Komando Resort Militer (Korem) di Kotawaringin Timur. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat stabilitas keamanan dan daya saing wilayah strategis di jantung Kalimantan.
“Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Peningkatan status menjadi Korem tentu membawa dampak positif bagi keamanan dan pertumbuhan ekonomi di Kotim,” ujarnya.
Lebih lanjut, Juliansyah turut menyinggung rencana pemekaran wilayah Kotawaringin yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini. Ia memastikan DPRD Kotim mendukung langkah pemerintah pusat dalam menelaah rencana tersebut secara komprehensif.
“Kami selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana pemekaran wilayah Kotawaringin. Soal penetapan ibu kota dan batas wilayah nanti akan dikaji secara matang oleh pemerintah pusat. Kemungkinan prosesnya akan terlihat antara tahun 2027–2028,” tandasnya.(nr/sekaltengcom)
