SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M.Abadi, menyoroti pembahasan anggaran Sekretariat Daerah (Setda) dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kotim yang digelar di ruang rapat utama DPRD.
Abadi menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah daerah memang langkah realistis dalam menghadapi tekanan fiskal. Namun, ia mengingatkan agar penghematan tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan publik yang menjadi wajah utama pemerintahan.
“Efisiensi memang perlu, tetapi jangan sampai menghambat fungsi pelayanan publik. Pemerintah harus tetap menjaga kinerja dan responsivitas birokrasi di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Abadi tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, penurunan anggaran Setda secara signifikan dapat menjadi indikator seberapa kuat pemerintah daerah mampu menjaga kualitas pelayanan di tengah keterbatasan fiskal.
Abadi juga mengungkapkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, sejumlah pos belanja Setda sudah habis di pertengahan tahun. Kondisi itu menunjukkan perlunya perencanaan yang lebih realistis dan berorientasi kebutuhan riil, agar program kerja tidak terhambat akibat kekosongan anggaran.
“Kalau pola seperti ini terus berulang, harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kegiatan strategis justru terhenti di tengah jalan karena kurang perhitungan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Abadi turut menanggapi usulan Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Publik Setda yang tidak meminta tambahan anggaran besar, melainkan mengajukan pengadaan sarana modern seperti drone dan iPad.
Ia menilai, permintaan itu sangat relevan dengan kebutuhan kerja saat ini.
“Perangkat seperti drone dan iPad bukan sekadar pelengkap atau gaya hidup, tapi alat penting untuk mendukung efektivitas komunikasi publik dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah. Bayangkan, sejak 2018 belum ada pengadaan baru, sementara teknologi terus berkembang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Abadi menekankan pentingnya dukungan terhadap Setda sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antara masyarakat dengan kepala daerah. Dengan peralatan modern, respons terhadap situasi lapangan bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien.
“Kami mendorong agar Bagian Protokol terus memperkuat fungsi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Bupati. Setiap aspirasi, baik langsung maupun melalui media, harus cepat ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antarbagian di lingkungan Setda menjadi kunci agar kebijakan efisiensi tidak menurunkan produktivitas. Fokus penggunaan anggaran, kata Abadi, seharusnya diarahkan pada program prioritas yang menghasilkan manfaat nyata.
“Efisiensi bukan berarti mematikan kreativitas. Justru di tengah keterbatasan, aparatur dituntut lebih inovatif agar pelayanan publik semakin cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tuturnya.
DPRD Kotim melalui Komisi I, lanjut Abadi, tetap mendukung langkah efisiensi yang diambil pemerintah daerah, selama kebijakan tersebut dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara penghematan dan peningkatan kualitas birokrasi.
“Kita berharap efisiensi ini bukan sekadar simbol penghematan, tetapi benar-benar berdampak pada tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berorientasi hasil,” pungkasnya.(nr/sekaltengcom)
