PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayahnya. Penegasan itu disampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pembahasan Situasi Kamtibmas yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Rabu (27/8/2025).
Rakor dipimpin Wakil Menko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus dan berlangsung di Ruang Rapat Nakula, Gedung A Lantai 6 Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut diikuti jajaran kementerian/lembaga, TNI, Polri, BIN, serta para gubernur, pangdam, kapolda, dan kabinda se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Wagub Edy mengikuti rapat secara virtual dari Ruang Multimedia Kantor Wakil Gubernur Kalteng, didampingi Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Herson B. Aden, Kepala Kesbangpol Katma F. Dirun, Kepala Satpol PP Baru Sangkai, serta Kepala Disnakertrans Farid Wajdi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor membahas secara menyeluruh dinamika keamanan terkini, termasuk paparan TNI, Polri, dan BIN mengenai potensi gangguan Kamtibmas. Tiga isu menonjol yang menjadi sorotan yaitu insiden perbatasan RI–RDTL, situasi Papua, dan gelombang unjuk rasa terkait kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah. Ketiganya dinilai memiliki potensi eskalasi sosial, politik, dan keamanan sehingga membutuhkan langkah antisipasi cepat dan tepat.
Menanggapi hal itu, Wagub Edy menekankan bahwa Pemprov Kalteng berkomitmen penuh menjaga ketertiban wilayah serta mendukung kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. “Stabilitas daerah adalah kunci pembangunan. Kami siap memperkuat koordinasi dengan pusat agar Kalteng tetap kondusif,” ujarnya.
Rakor menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, antara lain penguatan sistem kewaspadaan nasional, peningkatan koordinasi intelijen, serta penanganan unjuk rasa yang lebih humanis. Selain itu, peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh daerah fungsional akan lebih dioptimalkan melalui forum dialog guna meredam potensi kerawanan sosial.
“Keikutsertaan Kalteng dalam forum ini sekaligus menjadi wujud keseriusan daerah dalam memperkuat sinergi pusat–daerah, mengantisipasi potensi konflik, serta menjaga keamanan di Bumi Tambun Bungai tetap aman dan kondusif,” tutupnya. (nr/sekaltengcom)
