PALANGKA RAYA – Di era digital yang dinamis, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah terus berinovasi dalam memperkuat jalinan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemanfaatan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, hingga YouTube, institusi ini membangun komunikasi yang tidak lagi satu arah, namun interaktif dan responsif.
Langkah strategis ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Edi Juardi, mewakili Plt. Kepala Diskominfosantik Prov. Kalteng, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Berita dan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah di Hotel Neo Palma Palangka Raya, Senin (16/6).
“Kami tidak hanya ingin menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi pendengar aktif. Dengan merespons komentar dan menjawab isu-isu yang berkembang, kami ingin memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujar Edi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pendekatan ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik. Pemerintah tidak lagi hanya mempublikasikan program kerja, tetapi juga membuka ruang diskusi dan masukan dari warganet. Transformasi ini diharapkan mengubah persepsi masyarakat agar lebih terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah.
Bimtek ini diikuti oleh sekitar 90 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalteng, termasuk pranata humas, kontributor MMC, serta para admin akun media sosial instansi pemerintahan. Kegiatan ini mengusung semangat kolaboratif dalam menghadirkan narasi yang akurat, kredibel, dan mengedukasi publik.
Edi menegaskan pentingnya menyajikan konten informatif yang tidak hanya aktual, tetapi juga berimbang dan membangun. “Media sosial pemerintah harus mampu menjadi rujukan utama masyarakat, bukan sekadar tempat menyebar informasi mentah,” jelasnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa media digital kini menjadi medan utama pembentukan opini publik. Oleh karena itu, admin dan kontributor informasi pemerintahan harus paham etika komunikasi digital serta memahami teknik storytelling yang menarik.
Transformasi digital di lingkungan Pemprov Kalteng bukan semata-mata soal teknologi, melainkan perubahan cara pandang dalam menyampaikan dan menerima informasi. Media sosial dimaknai sebagai jembatan komunikasi, bukan hanya alat promosi belaka.
Melalui keterlibatan aktif masyarakat di dunia maya, pemerintah berharap bisa menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. “Dengan respons langsung dari masyarakat, kita bisa mengetahui kebutuhan, aspirasi, bahkan kritik yang membangun. Semua itu penting untuk kemajuan daerah,” tambah Edi.
Upaya Diskominfosantik Kalteng ini menjadi cerminan keseriusan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Di tengah era digital yang menuntut transparansi dan kecepatan, komunikasi dua arah melalui media sosial adalah keniscayaan. (nr/sekaltengcom)








