100 Hari Kerja, Gubernur Kalteng Jelaskan Program Prioritas Pendidikan, Ekonomi, dan Kartu Huma Betang

- Publisher

Kamis, 10 April 2025 - 15:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MENJELASKAN - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat menjelaskan program 100 hari kerja dalam Musrenbang RKPD 2026, Aula Jayang Tingang.(IST)

MENJELASKAN - Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat menjelaskan program 100 hari kerja dalam Musrenbang RKPD 2026, Aula Jayang Tingang.(IST)

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengungkapkan dalam Musrenbang RKPD 2025, pemerintah provinsi ingin menuntaskan program 100 hari kerja dengan skala prioritas.

Program kerja tersebut berkaitan dengan anggaran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial ekonomi, serta lingkungan. Aula Jayang Tingang pada Kamis, 10 April 2025.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, karena untuk membangun sebuah daerah memerlukan anggaran yang memadai. Dari bidang pendidikan, kami tidak ingin ketertinggalan pendidikan karakter, melalui agama dan kearifan lokal. Supaya berkarakter, tidak hanya yang instan saja,” tegasnya.

Dalam pendidikan, salah satu misi Gubernur yaitu menanamkan mindset yang berkarakter dalam bingkai kearifan lokal yaitu prinsip Belum Bahadat.

“Belum Bahadat, saya ingin anak-anaknya tidak hilang karakter dan attitude, sehingga membentuk mindset yang baik. Ini juga saya tanamkan kepada seluruh ASN,” ujar Agustiar.

Secara keseluruhan, Program 100 hari pada periode 2025-2030. Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo ingin menyelaraskan Program Pemerintah Daerah kabupaten/kota se Kalimantan Tengah dengan program ASTA CITA.

Di antaranya dengan prioritas mendukung program makan bergizi gratis (MBG), lumbung pangan nasional dan pencegahan stunting, efisiensi anggaran, penataan struktur organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi kalimantan tengah.

Baca Juga :  Dinas TPHP Kalteng Dampingi Menteri Transmigrasi Ke Kapuas, Tinjau Transmigran dan Pertanian

Kemudian akan mengimplementasikan Kartu Huma Betang Sejahtera. Melalui bantuan pendidikan, kesehatan, pertanian, nelayan, pasar murah dan stabilisasi harga di bulan ramadhan dan menjelang idul fitri serta hari besar keagamaan.

“Juga penanganan ruas jalan palangka raya kuala kurun, peningkatan akses listrik desa dan akses internet daerah pedalaman. Pengangkatan PPPK (pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja), serta pengendalian karhutla dan banjir lewat penguatan deteksi dini,” sebutnya. (dcc/sekaltengcom)

Berita Terkait

Pemkab Lamandau Gelontorkan Rp15,1 Miliar untuk BPJS Gratis, Puluhan Ribu Warga Dijamin Berobat Tanpa Biaya
Pemkab Kotim Tegaskan Lahan Yonif TP 923/Mentaya Milik TNI, Bukan Area Sengketa
Agustiar Sabran Ajak Pers Kawal Pembangunan Kalteng, Soroti Transparansi hingga Infrastruktur
Pembatasan Penjualan BBM di Palangka Raya Belum Berlaku, Pemkot Masih Lakukan Evaluasi
Transaksi Tembus Triliunan, Misi Dagang Jatim-Kalteng Buka Keran Investasi dan Hilirisasi
Pemkab Lamandau Matangkan APBD 2026, BPKP Turun Tangan Awasi Perencanaan
Pemprov Kalteng Perketat Penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran
Gubernur Kalteng Tegaskan Transparansi, Peran Pers sebagai Mitra Kritis Pembangunan
Berita ini 200 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Mei 2026 - 23:38 WIB

Pemkab Lamandau Gelontorkan Rp15,1 Miliar untuk BPJS Gratis, Puluhan Ribu Warga Dijamin Berobat Tanpa Biaya

Sabtu, 23 Mei 2026 - 23:39 WIB

Pemkab Kotim Tegaskan Lahan Yonif TP 923/Mentaya Milik TNI, Bukan Area Sengketa

Selasa, 19 Mei 2026 - 23:41 WIB

Agustiar Sabran Ajak Pers Kawal Pembangunan Kalteng, Soroti Transparansi hingga Infrastruktur

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:41 WIB

Pembatasan Penjualan BBM di Palangka Raya Belum Berlaku, Pemkot Masih Lakukan Evaluasi

Kamis, 23 April 2026 - 18:14 WIB

Transaksi Tembus Triliunan, Misi Dagang Jatim-Kalteng Buka Keran Investasi dan Hilirisasi

Berita Terbaru