PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APP-KB) Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, memaparkan data final monitoring dan evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota. Kamis, 9 Januari 2025.
Mewakili Ketua TPPS Provinsi Kalteng, Lina menjelaskan pelaksanaan SSGI berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana Kemenkes mempunyai tanggung jawab publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun.
Dalam monitoring Pendampingan SSGI Kab/kota ini, Linae menyampaikan updating data balita untuk SSGI 2024 masih ada lima kabupaten yang belum menyelesaikannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data ini berdasarkan sebaran blok sensus SSGI 2024 sebanyak 891 dan tersebar di 14 Kab/Kota, dan tersebar di 628 Kelurahan/Desa.
“Dari progress updating Data Balita (SSGI 2024) per tanggal 9 Januari 2025, hampir semua kabupaten telah selesai melakukan progress updating. Kabupaten yang belum menyelesaikan yaitu, Barito Utara, Lamandau, Katingan, Murung Raya, dan Palangka Raya,” jelasnya.
Selain itu, Lina menyebutkan Progress Pelaporan TPPS Kab/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2024 telah terlaporkan di link https://s.id/pelaporantpps dan Web Bangda yang telah terlaporkan, dan masih ada tiga kabupaten yang belum melaporkan.
“Yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kota Palangka Raya,” sebutnya.
Linae mengimbau agar semua kabupaten menyelesaikan progress pelaporan 100% untuk pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 sebelum batas waktunya.
“Secara umum, updating data Kalimantan Tengah telah mencapai 98,32%, urutan ke 15 nasional. Sedangkan capaian pengumpulan data Kalimantan Tengah sebanyak 76% dan capaian pengumpulan data nasional sebesar 83,53%,” tuturnya.
Adapun rapat ini dilaksanakan bersama Bappedalitbang Prov. Kalteng. Kepala Bappeda Litbang Leonard S. Ampung menekankan bahwa Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) sangat penting untuk memantau perkembangan status gizi masyarakat.
“Data survei ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif dalam menangani masalah gizi dan kesehatan masyarakat,” tegas Leonard. (cdc/sekaltengcom)
