KOTAWARINGIN TIMUR – Dalam upaya menegakkan aturan dan melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan lebih lanjut, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Jalan Lingkar Selatan, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Rabu malam (4/6) sekitar pukul 19.35 WIB.
Sidak yang dilakukan di sela perjalanan dinas menuju Pangkalan Bun itu menjadi sorotan, setelah Gubernur Agustiar secara langsung menghentikan truk pengangkut crude palm oil (CPO) yang diduga membawa muatan berlebih hingga mencapai 16 ton, melebihi batas tonase yang diperbolehkan. Bupati Kotim beserta jajaran Polres Kotim turut hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan jalan-jalan rusak karena kendaraan ODOL (over dimension over loading). Ini harus ditindak tegas,” ujar Gubernur di lokasi sidak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Agustiar, kendaraan dengan muatan berlebih adalah salah satu penyebab utama kerusakan jalan di wilayah Kalteng, terutama ruas strategis seperti Lingkar Selatan Sampit. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberlakukan terhadap pelanggaran semacam ini, termasuk penerapan sanksi hukum bagi perusahaan pemilik kendaraan.
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012, perusahaan yang terbukti melanggar akan dikenakan denda hingga Rp50 juta atau kurungan maksimal satu tahun, dan tanggung jawab penuh akan dibebankan pada pihak perusahaan, bukan sopir.
Pemerintah Provinsi Kalteng sendiri sebelumnya telah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan. Namun, adanya penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi keuangan daerah membuat beberapa proyek mengalami penundaan. Hal ini membuat perlindungan terhadap kondisi jalan yang ada menjadi semakin mendesak.
Langkah Gubernur Agustiar ini mendapat dukungan dari DPRD Kalteng, yang menilai penindakan terhadap truk ODOL sangat penting untuk menjaga ketertiban lalu lintas, kelancaran distribusi logistik, serta keselamatan pengguna jalan lainnya.
Selain itu, aksi cepat Gubernur juga disebut sebagai sinyal kuat bahwa Pemprov Kalteng tidak akan mentoleransi pelanggaran yang merugikan kepentingan publik, terutama di sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. (nr/sekaltengcom)
