PALANGKA RAYA – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menaruh harapan besar terhadap peran strategis pilar-pilar sosial dalam membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan ini disampaikannya saat menghadiri Dialog Menteri Sosial bersama Pilar-Pilar Sosial se-Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa peran para relawan sosial seperti Pendamping PKH, TAGANA, TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, dan lainnya sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan program sosial pemerintah di lapangan. Mereka, katanya, menjadi mitra andalan dalam penanganan persoalan seperti kemiskinan ekstrem, bencana alam, stunting, hingga rehabilitasi sosial.
“Kalteng adalah provinsi dengan wilayah yang sangat luas dan tantangan geografis yang tidak mudah, termasuk ancaman kebakaran hutan saat kemarau serta banjir di musim hujan. Dalam kondisi ini, keberadaan pilar sosial sangat membantu mempercepat respon dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Agustiar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur juga menyoroti data kemiskinan Kalteng yang per tahun 2024 tercatat sebesar 5,26 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 8,57 persen. Namun ia mengingatkan bahwa tantangan masih besar, terutama karena sebagian besar warga miskin berada di kawasan pedesaan dan pelosok, yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar.
Sebagai solusi, Pemprov Kalteng menjalankan Program Prioritas Huma Betang Sejahtera yang ditujukan bagi warga prasejahtera. Program ini mencakup bantuan langsung tunai, penyediaan pasar murah, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta dukungan bagi sektor pertanian dan perikanan.
“Kami ingin pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota, tapi benar-benar dirasakan hingga ke desa-desa dan daerah terpencil. Masyarakat harus bisa mengakses layanan dasar dengan mudah dan layak,” tegas Agustiar.
Dalam sektor pendidikan, Gubernur juga menyoroti capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 2024 yang cukup tinggi di tingkat SD (106,34), SMP (88,28), dan SMA/SMK/MA (86,17). Namun, ia menekankan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat menengah masih tergolong rendah, yakni hanya 58,05 persen, di bawah rata-rata nasional 64,32 persen.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah Provinsi siap mendukung penuh inisiatif nasional seperti pendirian Sekolah Rakyat yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami sedang siapkan proposal dan lahan untuk membangun Sekolah Rakyat pertama di Palangka Raya,” ungkap Agustiar.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang hadir sebagai narasumber utama, menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilandasi dengan dua prinsip utama yaitu validitas data dan sinergi lintas sektor.
“Presiden menekankan pentingnya basis data yang akurat, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua program harus terintegrasi dan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” terang Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Ia juga menggarisbawahi bahwa forum dialog seperti ini merupakan sarana penting untuk menyatukan pemahaman dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih merata, khususnya di Kalteng.
Dialog tersebut dihadiri Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, para Bupati dan Penjabat Bupati/Wali Kota se-Kalteng, unsur Forkopimda, Plt Sekda H. M. Katma F. Dirun, serta Kepala Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Turut hadir pula para pegiat sosial dari berbagai latar belakang seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), relawan TAGANA, TKSK, Pelopor Perdamaian, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Pendamping Rehabilitasi Sosial. Kegiatan berlangsung penuh semangat kolaborasi dan menjadi ruang aspiratif untuk memperkuat peran sosial di daerah. (nr/sekaltengcom)
