JAKARTA – Bupati Seruyan, Ahmad Selanaorwanda, menghadiri Rapat Koordinasi Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor transportasi dalam upaya memperkuat kinerja pemerintah daerah tahun 2026. Kegiatan strategis ini digelar di Redtop Hotel dan Convention Center, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari pusat dan daerah guna mengurai persoalan klasik sekaligus merumuskan strategi konkret dalam pengelolaan transportasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dalam pembahasan, terungkap bahwa sektor angkutan umum di daerah masih dibayangi berbagai kendala, terutama keterbatasan fiskal pemerintah daerah dalam menopang layanan transportasi publik. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah narasumber menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor sebagai solusi utama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta dinilai krusial untuk menciptakan sistem transportasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
“Permasalahan transportasi tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja bersama, terutama dalam hal pembiayaan layanan angkutan umum di daerah,” ujar salah satu pembicara dalam forum tersebut.
Selain aspek pendanaan, dinamika sektor transportasi yang terus berkembang juga menjadi sorotan. Perubahan kondisi wilayah, pertumbuhan penduduk, hingga perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan.
Tak hanya itu, forum ini juga menekankan perubahan paradigma aparatur pemerintah. ASN didorong tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki pola pikir kewirausahaan dalam mengelola layanan publik.
“Kita harus mampu melihat layanan transportasi bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga peluang untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkap salah satu peserta rapat.
Penguatan kualitas SDM menjadi benang merah dalam diskusi tersebut. Ditekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan.
Seluruh kebijakan strategis pemerintah, pada akhirnya, diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Karena itu, pengelolaan SDM yang unggul dan kompeten menjadi prioritas utama.
Dalam perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2025–2029, pemerintah tetap memprioritaskan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, sektor strategis lain termasuk transportasi, energi, dan infrastruktur tetap mendapat perhatian sebagai penopang pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Fokus utama memang pada layanan dasar, tetapi sektor transportasi dan infrastruktur tetap menjadi kunci dalam mendorong kemajuan daerah,” tutupnya.(nr)
