PALANGKA RAYA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Arriyana, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di Kantor UPT BKN Palangka Raya, Minggu (27/4).
Seleksi yang berlangsung mulai 27 April hingga 11 Mei 2025 ini diikuti oleh 1.667 peserta yang memperebutkan formasi untuk tenaga teknis dan tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur sipil negara di tingkat daerah.
Dalam kunjungannya, Lisda memantau secara menyeluruh berbagai tahapan, mulai dari proses registrasi peserta, pengecekan berkas administrasi, hingga pelaksanaan ujian berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Ia menegaskan pentingnya menjamin seluruh proses seleksi berjalan jujur, terbuka, dan profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pelaksanaan seleksi ini berlangsung sesuai standar yang telah ditetapkan. Setiap peserta harus merasa nyaman dan mendapat perlakuan yang setara tanpa diskriminasi,” jelas Lisda.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran UPT BKN Palangka Raya yang telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kerja sama lintas lembaga sangat penting dalam menyukseskan proses rekrutmen yang kompetitif ini.
Kepala BKD juga menekankan pentingnya integritas, baik dari peserta maupun penyelenggara. Ia mengingatkan bahwa setiap bentuk kecurangan akan ditindak tegas.
“Proses seleksi ini adalah gerbang awal menuju dunia pelayanan publik. Maka dari itu, integritas harus menjadi nilai utama. Kami ingin menghasilkan ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki etika dan semangat pengabdian tinggi,” tegasnya.
Lisda berharap, dari seleksi ini akan lahir ASN baru yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung program pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
“Kami percaya, sumber daya manusia yang mumpuni adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan rakyat,” tutupnya. (nr/sekaltengcom)
