PALANGKA RAYA – Dalam upaya memperkuat semangat kebhinekaan dan mempererat integrasi sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat koordinasi terkait pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk masa kerja 2025–2026. Pertemuan berlangsung pada Jumat (25/4) di ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Kesbangpol Provinsi Kalteng.
Kegiatan ini menghadirkan jajaran calon pengurus baru serta unsur sekretariat, dan dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun. Dalam sambutannya, Katma menegaskan pentingnya kehadiran FPK sebagai lembaga yang tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga aktor aktif dalam mendorong semangat persatuan dan memperkuat jaringan sosial di tengah masyarakat multikultural Kalimantan Tengah.
“FPK harus hadir sebagai pelopor kegiatan nyata yang menjawab tantangan kebangsaan hari ini. Kegiatan yang dijalankan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya,” jelas Katma.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyusunan program kerja FPK mengingat keterbatasan anggaran daerah. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan dana tidak boleh menghambat kreativitas dan dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh program-program FPK jika dilaksanakan secara kolaboratif dan terarah.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta turut memberikan masukan mengenai komposisi kepengurusan yang akan datang. Disepakati bahwa tiga kandidat calon Ketua FPK akan diajukan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Elkan Dedy, Andi Bustan, dan Rosna Dewita. Ketiganya dinilai memiliki integritas, jejaring kuat, serta pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat.
Ketua FPK periode sebelumnya, Wahyudi F. Dirun, turut menyampaikan berbagai gagasan strategis untuk memperkuat kelembagaan FPK ke depan. Beberapa poin utama yang diusulkan antara lain penguatan struktur internal, perluasan kegiatan edukatif tentang nilai-nilai kebangsaan, serta pendataan menyeluruh terhadap paguyuban atau organisasi kemasyarakatan di seluruh kabupaten/kota.
“Saya menyarankan agar para mantan Ketua FPK diikutsertakan dalam struktur sebagai dewan penasehat, guna menjaga kesinambungan visi organisasi,” ujar Wahyudi.
Selain itu, ia mengusulkan agar FPK memiliki kantor sekretariat tetap yang dapat difungsikan dari aset pemerintah daerah yang belum termanfaatkan.
Rapat juga membahas gagasan pembentukan Bidang Internal dan pengangkatan Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di tiap kabupaten/kota sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan dan memperkuat koordinasi antarwilayah.
“Saya juga mengingatkan pentingnya percepatan proses administrasi, sebagai langkah awal menuju pertemuan resmi dengan Gubernur,” pungkasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga semangat kebangsaan di Tanah Dayak. (nr/sekaltengcom)
