PALANGKA RAYA – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Lisda Arriyana, menerima kunjungan Anggota Komisi I DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, di Kantor BKD Provinsi Kalteng, Rabu (26/3).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka reses masa sidang IV tahun sidang 2025, untuk menyerap aspirasi serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam pertemuan tersebut, Agustin Teras Narang menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas SDM ASN di Provinsi Kalteng agar dapat lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam sistem kepegawaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agustin Teras Narang juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian di daerah agar dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Kami berharap Provinsi Kalteng bisa menjadi contoh dalam pengelolaan ASN yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalteng, Lisda Arriyana, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan komitmen BKD dalam terus mengembangkan sistem manajemen ASN yang lebih modern serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
“Kami terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem kepegawaian, seperti penerapan E-Kinerja BKN dan Sinerja BKD, guna meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng,” kata Lisda.
Selain itu, diskusi juga membahas kesejahteraan ASN, termasuk program peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan yang berbasis kebutuhan daerah. BKD Kalteng berkomitmen untuk terus berinovasi dalam membangun sistem manajemen ASN yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika perkembangan pemerintahan.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi antara BKD Provinsi Kalteng dan Komisi I DPD RI, sekaligus memastikan bahwa kebijakan kepegawaian di daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Kalteng ini,” tutupnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkup BKD Provinsi Kalteng, yang turut serta dalam diskusi mengenai strategi penguatan sistem kepegawaian di daerah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kepegawaian. (nr/sekaltengcom)
