PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni, menghadiri Rapat tim penilaian BLUD SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Rabu, 12 Februari 2024.
Menurut laporan Kepala Bagian BUMD dan BLUD Didik Nurhadi, mewakili Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalteng, saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah belum ada SMK yang sudah menjadi BLUD, dan SMK yang mengajukan BLUD sebanyak 59 sekolah.
“Terdiri dari 6 SMK dari Kota Palangka Raya, 8 SMK dari Kabupaten Kapuas, 6 SMK dari Kabupaten Katingan, 10 SMK dari Kotawaringin Timur, 10 SMK dari Kotawaringin Barat, 1 SMK dari Pulang Pisau, 1 SMK dari Barito timur,”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemudian 5 SMK dari Barito Utara, 1 SMK dari Barito Selatan, 2 SMK dari Seruyan, 4 SMK dari Lamandau, 2 SMK dari Sukamara, 2 SMK dari Kabupaten Gunung Mas, dan 1 SMK dari Murung Raya,” paparnya.
Didik menjelaskan terdapat tiga syarat menjadi BLUD, yaitu syarat substantif, teknis, dan syarat administratif. Untuk syarat substantif dan teknis untuk SMK dinyatakan lulus semua.
“syarat administratif yang kami terima di sekretariat dari 59 SMK yang terdiri dari surat pernyataan meningkatkan kinerja, surat pernyataan bersedia di audit atau laporan audit terakhir, kemudian dokumen Renstra, dokumen STM, dokumen tatap kelola, dan laporan keuangan atau prognosis keuangan dari 59 SMK lengkap semua. Dari dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut jikalau bobotnya lebih dari 60% itu bisa kita rekomendasikan untuk mendapatkan PTK BLUD,” tuturnya.
Menanggapi hal ini, Sri menyampaikan sambutan Plt. Sekda Kalteng selaku ketua tim penilai administrasi BLUD, menyambut baik atas antusias SMK yang mengajukan BLUD.
“Dengan ditetapkannya Sekolah SMK sebagai lembaga yang berstatus BLUD, ke depan diharapkan adanya peningkatan dari sisi kinerja layanan dan tentunya dari lulusan sekolah itu akan berkualitas,” ujarnya di Aurilla Hotel.
Adapun BLUD sendiri adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat daerah, dalam memberikan pelayanan masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dan pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
“Dalam hal ini kita garis bawahi bahwa dengan fleksibilitas dari pengelolaan keuangan yang dikelola di masing-masing sekolah. Tentunya dalam fleksibilitas ini tidak hanya dalam hal penerimaan anggaran, tetapi juga dari sisi pembelanjaan atau operasional kegiatan dalam melaksanakan proses pendidikan di sekolah terutama di SMK.” tambah Sri.
Dengan upaya peningkatan status menjadi BLUD, Sri mengharapkan SMK di Kalimantan Tengah meningkatkan kapasitasnya sehingga lulusannya nanti dapat bersaing secara kualitas di pangsa pasar atau dunia usaha. (dcc/sekaltengcom)
