KOTAWARINGIN TIMUR – Sebanyak 14 jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini mengalami kekosongan setelah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama resmi memasuki masa purna tugas. Kondisi ini menuntut langkah cepat agar roda pemerintahan dan pelayanan publik tidak terganggu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu, menjelaskan bahwa untuk sementara, posisi yang kosong akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga adanya keputusan dan penetapan pejabat definitif dari pimpinan daerah.
“Untuk sementara jabatan yang kosong diisi oleh Plt. Kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan daerah, apakah akan dilakukan seleksi terbuka dalam waktu dekat atau menyesuaikan dengan momentum yang tepat,” ujar Kamaruddin, Jumat (3/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, kekosongan jabatan ini merupakan imbas dari gelombang pensiun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kotim. Sepanjang tahun 2025 saja, sekitar 265 ASN tercatat memasuki masa pensiun, sebagian lainnya berhenti karena alasan tertentu seperti meninggal dunia atau kondisi kesehatan.
“Pada September hingga awal Oktober 2025, ada sekitar 50 pegawai yang purna tugas. Sementara bulan November nanti, posisi kosong akan bertambah lagi seiring pensiunnya Inspektur Kotim, Masri, yang juga merangkap sebagai Penjabat Sekretaris Daerah,” jelasnya.
Tak hanya di tingkat kabupaten, kekosongan juga terjadi di level kecamatan. Sejumlah posisi camat yang belum terisi antara lain Bukit Santuai, Seranau, Tualan Hulu, Parenggean, Teluk Sampit, dan Mentaya Hilir Selatan.
Kamaruddin menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan kekosongan jabatan berlangsung lama. Dalam waktu dekat, BKPSDM akan melanjutkan tahapan evaluasi hasil uji kompetensi (job fit) yang sebelumnya telah dilaksanakan sebagai dasar mutasi dan promosi pejabat.
“Setelah hasil uji kompetensi dievaluasi, kita akan lakukan mutasi sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong akan segera dibuka melalui seleksi terbuka,” tegasnya.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari penataan birokrasi yang berkelanjutan, guna menjaga efektivitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski terjadi transisi pejabat.
“Kami pastikan seluruh proses berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya agar pejabat yang terpilih benar-benar berkompeten, berintegritas, dan mampu mendukung visi pembangunan daerah,” tutup Kamaruddin. (nr/sekaltengcom)
