PALANGKA RAYA – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Baru I Sangkai, menghadiri Dialog Nasional Pilar-Pilar Sosial bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4).
Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk mempererat kerja sama antara unsur pemerintah pusat, daerah, dan elemen sosial masyarakat dalam menanggulangi persoalan kesejahteraan sosial.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi aktif dari para pilar sosial seperti Karang Taruna, Tagana, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai garda terdepan dalam menghadapi dinamika sosial di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pilar-pilar sosial ini adalah mitra kerja pemerintah yang sangat vital. Mereka bekerja langsung bersama masyarakat, baik dalam mengatasi kemiskinan, menangani stunting, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang menjadi ancaman tahunan di Kalteng,” ujar Gubernur.
Ia juga menegaskan dukungan terhadap Program Prioritas Huma Betang Sejahtera, yang merupakan wujud konkret komitmen Pemprov Kalteng dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga kurang mampu. Program tersebut mencakup bantuan sosial tunai, pasar murah, pendidikan gratis dari jenjang dasar hingga tinggi, layanan kesehatan tanpa biaya, serta dukungan pertanian dan perikanan.
Sementara itu, Mensos RI Saifullah Yusuf menyampaikan dua arahan penting Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem. “Pertama, data kemiskinan harus valid dan diperbarui secara berkala. Kedua, pelaksanaan program harus konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar efeknya terasa nyata bagi masyarakat,” ujar Mensos.
Dalam kesempatan itu, Kepala Satpol PP Prov. Kalteng Baru I Sangkai menyampaikan bahwa instansinya tidak hanya fokus pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga berperan dalam mendukung sistem perlindungan sosial.
“Satpol PP hadir sebagai bagian dari solusi. Kami mendukung penuh pelaksanaan kegiatan sosial, termasuk membantu distribusi bantuan, pengamanan saat penyaluran bansos, serta evakuasi warga rentan, seperti yang baru-baru ini kami lakukan terhadap seorang warga terlantar yang ditemukan menghuni bangunan kosong,” jelas Baru.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial menjadi model sinergi antarlembaga yang produktif. “Tugas kami tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga menjamin rasa aman, mendampingi masyarakat marginal, dan memberikan kontribusi nyata terhadap agenda kesejahteraan sosial,” imbuhnya.
Kegiatan dialog ini juga menjadi ruang bertukar gagasan antara pemerintah, tokoh sosial, dan masyarakat, dalam menyusun langkah-langkah inovatif yang bisa mempercepat peningkatan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah yang masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses di sejumlah daerah. (nr/sekaltengcom)
