PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi memulai penyaluran bantuan sosial terintegrasi melalui Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Pelepasan distribusi bantuan dilakukan langsung oleh Agustiar Sabran di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (20/2/2026), sebagai tanda dimulainya pendistribusian bansos ke seluruh kabupaten/kota di Kalteng.
Program KHBS mencakup bantuan pangan, bantuan tunai, serta dukungan layanan pendidikan dan kesehatan. Skema ini menyasar sekitar 300 ribu kepala keluarga (KK) yang telah terverifikasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan hasil validasi lapangan oleh pemerintah daerah.
Kegiatan pelepasan bansos turut dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Plt Sekda Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung, Ketua TP-PKK Provinsi Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, unsur Forkopimda, TNI/Polri, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa KHBS dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan.
“Bantuan ini harus tepat sasaran, hanya untuk warga yang benar-benar berhak sesuai ketentuan dan persetujuan DPRD. Jangan sampai salah alamat,” tegasnya.
Total anggaran Program KHBS dialokasikan sekitar Rp400 miliar yang mencakup intervensi lintas sektor. Khusus bantuan pangan, distribusi akan dilakukan secara berkala minimal empat kali dalam setahun, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Penyaluran bantuan dilaksanakan bertahap dengan prioritas wilayah pedalaman, lalu dilanjutkan ke kawasan perkotaan. Untuk menjamin ketepatan sasaran, pengawasan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas agar bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat.
Seluruh penerima manfaat akan menggunakan Kartu Huma Betang Sejahtera yang terintegrasi sebagai basis pendataan, monitoring penyaluran, dan transparansi program.
Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten/kota memperkuat sinergi agar distribusi bansos berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Melalui pelepasan bansos KHBS ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, dari wilayah pedalaman hingga pusat kota, secara terencana dan berkelanjutan.(nr)
