NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten Lamandau kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15,1 miliar untuk program BPJS Kesehatan Gratis Kelas III pada tahun 2026. Anggaran tersebut disiapkan guna menjamin ribuan warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Program pembiayaan jaminan kesehatan melalui skema Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda itu mencakup sebanyak 35.191 jiwa masyarakat Lamandau yang iurannya ditanggung penuh oleh pemerintah daerah melalui APBD.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Lamandau dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan secara merata, sekaligus meringankan beban ekonomi warga saat membutuhkan pelayanan medis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa sektor kesehatan masih menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya, program BPJS Kesehatan Gratis sangat penting untuk menjamin masyarakat tetap bisa berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
“Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh masyarakat Lamandau memiliki perlindungan kesehatan. Karena itu kami terus hadir melalui program BPJS Kesehatan gratis agar warga bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya,” ujar Rizky, Minggu (24/5/2026).
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Mei 2026, Kabupaten Lamandau berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC). Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah tersebut mencapai 115.446 jiwa atau 98,36 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 117.368 jiwa.
Sementara itu, jumlah peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tercatat mencapai 93.962 jiwa atau sekitar 80,06 persen dari total penduduk. Persentase tersebut telah memenuhi standar keaktifan peserta dalam program UHC nasional.
Selain peserta PBPU Pemda, cakupan BPJS Kesehatan di Lamandau juga terdiri dari 28.217 jiwa pekerja penerima upah badan usaha, 14.347 jiwa pekerja penerima upah penyelenggara negara, 12.677 jiwa peserta PBI Jaminan Kesehatan dari pemerintah pusat, 2.828 jiwa peserta mandiri, 697 jiwa peserta bukan pekerja, serta lima peserta dari segmen lainnya.
Rizky menambahkan, pemerintah daerah juga akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada masyarakat penerima manfaat PBPU Pemda agar mereka mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatannya telah dijamin oleh Pemkab Lamandau.
“Melalui pemberitahuan tersebut masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengetahui bahwa pemerintah daerah benar-benar hadir memberikan perlindungan kesehatan,” katanya.
Dengan dukungan anggaran yang terus ditingkatkan, Pemkab Lamandau berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kesehatan warga secara menyeluruh.(nr).
