JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan komitmen penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung realisasi program Sekolah Rakyat, yang digagas untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam kapasitasnya, Kemendagri akan bertindak sebagai penghubung utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) demi kelancaran pelaksanaan program tersebut.
“Salah satu peran strategis Kemendagri adalah menjembatani komunikasi dan koordinasi dengan Pemda. Karena pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sangat erat kaitannya dengan dukungan daerah,” jelas Tito usai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Sarana dan Infrastruktur Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Selasa (20/5).
Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa peran Pemda dalam program ini mencakup penyediaan lahan, pembangunan fasilitas, pengurusan izin, pengadaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, serta penempatan tenaga pengajar dan staf pendukung. Ia menyebutkan, rincian teknis pelaksanaan akan terus dimatangkan bersama sejumlah kementerian dan lembaga yang terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menindaklanjuti arahan Presiden, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 200 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Skema yang digunakan adalah pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up), yakni Pemda diharapkan proaktif mengajukan lokasi dan kebutuhan pembangunan sekolah ini. Namun, usulan tersebut tetap harus melalui tahap verifikasi berdasarkan sejumlah syarat, seperti luas tanah minimal lima hektare yang berstatus legal dan bebas sengketa, serta ketersediaan akses infrastruktur dasar.
“Kami ingin memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis di kemudian hari. Jadi setiap proposal akan diverifikasi secara ketat,” imbuh Tito.
Ia juga menambahkan bahwa Kemendagri akan mengeluarkan Surat Edaran sebagai panduan bagi Pemda dalam mengimplementasikan program ini, termasuk menyelenggarakan pertemuan teknis lintas kementerian untuk sosialisasi kriteria dan proses pelaksanaan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, turut menyampaikan keyakinannya bahwa Sekolah Rakyat akan menjadi terobosan penting dalam upaya pemerintah memerangi kemiskinan ekstrem melalui pendidikan inklusif.
“Ini bukan hanya kerja satu kementerian, tetapi kerja kolektif pemerintah. Dukungan dari masyarakat juga sangat penting untuk keberhasilan program ini,” ujar Juri.
Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Turut hadir juga Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan perwakilan dari lembaga-lembaga teknis lainnya. (nr/sekaltengcom)
