KOTAWARINGIN BARAT – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pengakuan ini menandai keberhasilan Pemprov Kalteng mempertahankan predikat WTP selama 11 tahun berturut-turut, sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, kepada Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat, pada Selasa (17/06/2025).
Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan oleh Wakil Gubernur H.Edy Pratowo menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran BPK, khususnya Kepala Perwakilan BPK Kalteng, atas sinergi, arahan, dan pengawasan yang telah mendukung proses penyusunan laporan keuangan daerah secara profesional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penghargaan ini bukan semata-mata angka, tetapi cermin dari komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang jujur, efisien, dan bertanggung jawab kepada publik,” ujar Edy Pratowo.
Dirinya mengatakan WTP ini juga menjadi kado istimewa bagi Hari Ulang Tahun ke-68 Provinsi Kalteng yang baru saja diperingati pada 23 Mei 2025. Menurut Edy Pratowo, pencapaian ini bukan hanya soal mempertahankan opini dari BPK, melainkan juga sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap cara pemerintah mengelola anggaran.
“Ini menjadi energi positif untuk terus membangun daerah dengan tata kelola yang lebih baik. Semua pihak harus bersinergi mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan ke depan agar lebih optimal dan bebas dari temuan yang sama,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, khususnya Plt. Sekretaris Daerah, untuk segera melakukan tindak lanjut atas hasil temuan BPK RI sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sebagai penutup, Wagub menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh pihak yang turut terlibat dalam proses penyusunan dan pengawalan LKPD 2024.
Sementara Anggota VI BPK RI Fathan Subchi dalam sambutannya menegaskan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis aktual. Ia menyebut tidak terdapat temuan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, dan menilai bahwa Pemprov Kalteng telah menunjukkan integritas melalui penerapan mekanisme kontrol internal serta Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini menjadi bahan refleksi sekaligus dasar penguatan pembinaan keuangan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ucap Fathan.
Acara penyerahan opini WTP tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, unsur pimpinan DPRD, serta pejabat eselon dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, menandai sinergi antar pemerintah yang semakin erat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kalteng Berkah dan Indonesia Emas 2045. (nr/sekaltengcom/diskominfosantik)
