PALANGKA RAYA – Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menerima Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Wilayah Provinsi Kalteng, yang dilaksanakan di Aula Eka Hapakat, LT. III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/4).
Rapat kerja ini merupakan forum yang strategis untuk menjawab segala permasalahan dan isu strategis di wilayah Provinsi Kalteng, khususnya Bidang Infrastruktur dan Perhubungan yang menjadi lingkup tugas Komisi V DPR RI.
Gubernur H. Agustiar Sabran dalam sambutannya menyampaikan beberapa usulan prioritas yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan komisi V DPR RI antara lain pada bidang jalan dan jembatan yakni penuntasan jalan-jalan tembus lintas tengah (Missing Link) pada ruas Tumbang Sanamang-Batas Kalbar sepanjang 90,5 Km, penyelesaian akses jalan penghubung dari Jembatan Sei Jelai di Kabupaten Sukamara ke arah Kalbar (Kabupaten Ketapang) dan peningkatan dan pelebaran jalan menuju standar nasional (2-7-2) pada jalan trans Kalimantan Lintas Selatan (lintas utama), Lintas Tengah dan Lintas Penghubung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selain itu di bidang sumber daya air yakni percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa di lima Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Katingan Kotawaringin Timur, Seruyan serta peningkatan drainase utama pengendali banjir di Kota Palangka Raya,” sampai Agustiar.
Untuk di bidang perumahan dan kawasan permukiman pihaknya mengusulkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) khususnya bagi masyarakat terdampak banjir dan masyarakat miskin, Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Khusus di Kalteng.
Di bidang perhubungan, di mana luasnya wilayah Kalteng dan besarnya Potensi Sumber Daya Alam (SDA) berdasarkan data exit gateway Tahun 2024 82,57 persen Ekspor tidak tercatat di Kalteng (62,66 persen melalui Kalsel, 19,91persen melalui provinsi lainnya). sedangkan yang tercatat di Kalteng hanya 17,43 persen. Salah satu solusi prioritas adalah optimalisasi alur sungai/pengerukan sungai Kapuas Murung dan rencana Ship to Ship Transfer (STS) yang telah berproses dengan pola Konsesi/Pengusahaan Wilayah Tertentu di Perairan (WTDP).
“Kami juga meminta dukungan dari Kementerian Perhubungan dalam percepatan pelaksanaan Konsesi di Sungai Kapuas dapat segera terealisasi dengan memperhatikan kebutuhan daerah dalam hal kebijakan bagi hasil dari pelaksanaan konsesi kepada daerah tidak hanya dalam bentuk PNBP mulai dari pengerukan alur sungai Kahayan dan Sungai Mentaya dalam rangka kelancaran alur pelayaran dan mencegah banjir, peningkatan Bandara Iskandar Pangkalan Bun sebagai target jangka pendek dan penyiapan Bandara Baru di Sebuai sebagai target jangka panjang, peningkatan Bandara Tjlik Riwut Palangka Raya sebagai Pintu Gerbang Utama Kalteng serta perlunya penyediaan perlengkapan jalan dan penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan,” ucap Agustiar.
Dirinya juga meminta dukungan untuk infrastruktur perhubungan seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan sarana prasarana transportasi lainnya yang memadai akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran daerah.
“Kami berharap melalui kunjungan reses ini, sinergi antara Pemerintah Daerah dengan DPR RI, khususnya Komisi V, akan semakin baik dan kuat, sehingga apa yang kita usulkan dapat terlialisasikan,” pungkasnya.
Sementara Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menambahkan bahwa Provinsi Kalteng menerima mandat Pemerintah Pusat sebagai Pusat Pangan Nasional, Pusat Konservasi Internasional dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.
Dirinya juga mohon dukungan dari Komisi V untuk mendukung penyelesaian tata ruang tersebut dalam rangka pengembangan wilayah dan mewujudkan beberapa Kawasan Strategis Nasional atau KDN di Provinsi Kalteng.
“Dalam mendukung program tersebut sektor Infrastruktur dan perhubungan menjadi skala prioritas dalam mensukseskan berbagai agenda nasional di Kalteng sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI,” tandasnya.
Usai mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Ketua Komisi V DPR RI yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Lasarus dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar seluruh mitra kerja Komisi V segera menindaklanjuti berbagai usulan dari Pemerintah Provinsi Kalteng.
“Kami sudah menangkap secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dari Komisi V kami akan mendukung sepenuhnya. Afirmasi di bidang infrastruktur memang perlu kita pikirkan bersama, terutama ketika APBN berada dalam kondisi terbatas,” ujar Lasarus.
Lasarus berharap ada tambahan anggaran di Kementerian PUPR pada Tahun 2025, agar berbagai usulan dan kebutuhan infrastruktur daerah, khususnya dari Kalteng , dapat segera direalisasikan.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, Bupati dan Wali Kota, Para Dirjen, Staf Ahli, Deputi dan Pimpinan Kementerian/ Lembaga Mitra pendamping Komisi DPR RI serta Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalteng. (nr/sekaltengcom)
