NANGA BULIK – Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Dukungan masyarakat dinilai menjadi kunci tersedianya data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
Rizky menegaskan, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, tetapi merupakan instrumen penting untuk memetakan kondisi riil dunia usaha di Kabupaten Lamandau. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan pemerintah dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Lamandau, agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan akurat,” ujar Rizky, Senin (22/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari camat, kepala desa, hingga perangkat daerah terkait, turut berperan aktif menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat agar pelaksanaannya berjalan lancar.
“Saya juga meminta seluruh aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa ikut mendukung pelaksanaan sensus ini melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sehingga target pendataan dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lamandau, Iskandar, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret struktur perekonomian nasional, mengidentifikasi karakteristik pelaku usaha, sekaligus merekam perkembangan sektor ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang terus tumbuh.
Ia menyampaikan, pendataan dilaksanakan mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026 dengan menyasar seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar di seluruh Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, BPS menerapkan dua metode pendataan, yakni melalui pengisian kuesioner secara daring (online) serta kunjungan langsung (door-to-door) oleh petugas sensus ke lokasi usaha. Melalui data yang valid dan lengkap, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih efektif, meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat daya saing dunia usaha di daerah.(nr)
