PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran diskusi santai bersama awak media se-Kota Palangka Raya, seusai joging sore di bundaran besar Palangka Raya. Selasa, 14 Oktober 2025.
Diskusi ini dilaksanakan di halaman Istana Isen Mulang, dengan membahas beberapa point penting terkait pembangunan daerah, anggaran, hingga program strategis.
Plt. Kadiskominfosantik Kalteng Rangga, mengapresiasi pertemuan ini sebagai audiensi dengan jurnalis, dalam menjembatani program pemerintah untuk sampai ke masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Di periode september Oktober ini Kalteng peringkat 2 nasional amplifikasi penyampaian informasi se-Indonesia. Ini menunjukkan kerja sama yang baik dengan jurnalis. Hasil program pemerintah dapat tersambung ke masyarakat melalui kerja keras jurnalis,” katanya.
Plt. Sekda Kalteng Leonard mengungkapkan, belakangan ini ramai beberapa isu bahwa transfer dana ke daerah (TKD) berkurang. Dana TKD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 10,2 triliun turun menjadi 8,3 triliun, dan RAPBD 2026 turun menjadi 7,3 triliun.
“Ini Perlu pengetatan dari program Prov Kalteng, tapi tetap optimis menjalan program kemasyarakatan, Kartu Huma Betang direviu di tahun 2026, agar dapat dirasakan oleh masyarakat dari desa ke kota. Selain itu penyelarasan program MBG, Koperasi Merah Putih, ASN, cetak sawah, harus kita selaraskan dengan daerah. Fokus Infrastruktur, ekonomi, kesehatan, masyarakat, keagamaan, olahraga harus kita jaga,” kata Sekda.
Gubernur Agustiar Sabran menerima dan menanggapi pertanyaan maupun aspirasi dari seniman dan jurnalis, terkait penandatanganan SK dana hibah kesenian yang belum terlaksana.
“Kami sangat berhati-hati dalam mengelola hibah uang, untuk digunakan dalam aturan berlaku. Maka dari itu Kami berusaha untuk sesuai peraturan dan Kami tidak mengabaikan kendala ini terus berlanjut,” ucapnya.
“Terkait dampak pemangkasan TKD, kita harus Kelola maksimal sumber daya alam SDA tiga zona, Barat, Tengah Timur,”
Gubernur juga menjelaskan, program pusat seperti Koperasi Merah Putih, sekolah Garuda, lumbung pangan, harus sinkronisasi dengan daerah. Pemprov Kalteng juga terus evaluasi bersama Badan Gizi Nasional supaya pelaksanaan MBG tidak keluar dari SOP.
“kemudian Koperasi Merah Putih diselaraskan untuk penguatan ekonomi desa. Kami sekarang ini penyiapan SDM melalui bimtek untuk pelaksanaannya, boleh dipantau. Untuk Kartu Huma Betang, demi menyejahterakan masyarakat, kami mengambil data yang berhak menerimanya. Untuk menyejahterakan dari kesehatan, ekonomi, pendidikan,” tuturnya. (cdc/sekaltengcom)
