PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Tanggapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Senin (25/8/2025). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong.
Dalam penjelasannya, Wagub Edy menyampaikan sejumlah langkah strategis Pemprov untuk menjawab masukan DPRD. Salah satu isu utama adalah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Pemprov berkomitmen melakukan inovasi berkelanjutan, mulai dari digitalisasi layanan perpajakan melalui e-Samsat, e-Fuelteng, e-PAP, dan e-PAB, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, hingga penetapan target pendapatan yang lebih realistis.
Terkait belanja daerah, Pemprov menegaskan tetap mengutamakan pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar sesuai program Huma Betang. Selain itu, mekanisme pengaduan publik diperkuat lewat SP4N-LAPOR dan PPID guna memastikan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari sisi ekonomi daerah, pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,60 persen dengan menggenjot sektor UMKM, pariwisata, serta restrukturisasi BUMD. Proses rekrutmen manajemen BUMD kini menerapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diawasi OJK.
Menjawab masukan fraksi lainnya, Pemprov juga menyoroti isu strategis seperti ketahanan pangan, penanggulangan karhutla dan kekeringan, penanganan stunting, hingga penguatan konektivitas wilayah perbatasan dan pelosok. Transparansi tata kelola anggaran serta fokus pada sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan UMKM juga menjadi prioritas.
Di bidang digitalisasi dan reformasi birokrasi, Pemprov telah menerapkan sistem terpadu SIPD-RI, E-Reviu, serta menyiapkan aplikasi informasi desa SIAPDes yang ditargetkan rampung pada 2026. Untuk pendidikan, program unggulan Betang Cerdas terus diperkuat, termasuk Satu Keluarga Satu Sarjana dan kolaborasi kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Selain itu, strategi pengendalian inflasi dan pemanfaatan dana transfer juga menjadi perhatian. Dana SiLPA dipastikan digunakan sesuai hasil audit BPK, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Mengakhiri penyampaian, Wagub Edy menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi DPRD serta berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025 berjalan efektif dan implementasinya benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Rapat paripurna ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, staf ahli gubernur, jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuda. (nr/sekaltengcom)
