PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Tahun 2025, yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (29/07/2025). Rakor ini menjadi momen strategis dalam upaya mempercepat realisasi target pembangunan pertanian, khususnya dalam mendukung kedaulatan pangan nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjalankan program cetak sawah dan optimalisasi lahan sebagai bagian dari agenda prioritas nasional. Ia menyampaikan bahwa Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045 sebagaimana dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Jika potensi ini dimaksimalkan, kita tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar pangan global,” ujar Agustiar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mendukung visi tersebut, Kalteng menargetkan pembukaan lahan sawah baru seluas 85.740 hektare, dengan realisasi kontrak saat ini mencapai 67.149 hektare. Selain itu, program OPLAH juga digenjot dengan target optimalisasi lahan seluas 6.482 hektare pada tahun 2025.
Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, hingga kalangan swasta dan kelompok petani. Tim ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam percepatan implementasi program di lapangan.
Gubernur menegaskan, komitmen dan kekompakan semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang diamanatkan Presiden RI. “Perluasan areal tanam dan optimalisasi lahan harus dilakukan dengan terencana, konsisten, dan melibatkan semua unsur. Tidak ada waktu untuk bergerak lambat,” tegasnya.
Dalam arahannya, Agustiar juga menyoroti beberapa hal krusial, seperti tanggung jawab pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pusat, sinergi penggunaan APBD dan APBN yang tepat sasaran, serta pentingnya koordinasi terpadu di antara seluruh elemen pelaksana.
Gubernur juga meminta agar instansi penegak hukum seperti Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri terus memperkuat kerja sama dalam mendukung pelaksanaan program, guna memastikan kelancaran sekaligus mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
Rapat koordinasi ini ditujukan untuk memperkuat fondasi pelaksanaan program sekaligus mempercepat capaian target pembangunan pertanian di Kalteng. Diharapkan, provinsi ini mampu menjadi salah satu pusat produksi pangan strategis nasional dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Turut hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, jajaran Forkopimda, Plt. Dirjen Lahan dan Irigasi Kementan Hermanto, Ketua Satgas Swasembada Pangan Wilayah Kalimantan Putra Widiastawa, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, para staf ahli, asisten Sekda, pendamping Satgas Percepatan Cetak Sawah dan OPLAH, serta kepala perangkat daerah dan Dinas Pertanian kabupaten/kota se-Kalteng. (nr/sekaltengcom)
