PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual, di Ruang Kerja Gubernur Kalteng, Senin (17/3).
Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial.
Menteri Dalam Negeri (Menagri) RI Tito Karnavian mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini sangat penting sebagai bentuk kepastian terkait masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita harapkan RTRW dan RDTR semua daerah bisa diselesaikan,” ujar Tito.
Tito juga menegaskan, RTRW dan RDTR sangat krusial karena mengatur tentang posisi ruang hijau, ruang pemukiman, ruang komersial dan ruang transmigrasi.
“Kalau tidak ada RTRW dan RDTR, maka otomatis nanti adanya ketidakpastian di dunia usaha dan juga program pemerintah, karena itu perlu adanya perijinan online,” ungkapnya.
Sementara Wakil Gubernur Provinsi Kalteng H.Edy Pratowo saat dibincangi usai Rakor mengatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut bertujuan agar masing-masing stakeholders ada jaminan dan tidak adanya permasalahan ke depannya.
“Misalnya mau digunakan untuk tempat transmigrasi, jangan sampai nanti jadi persoalan lahannya tidak clear and clean, maka harus dipastikan, dan diperlukan yang namanya one map policy,” tukasnya.
Turut hadir dalam Rakor tersebut Gubernur H Agustiar Sabran, Plt Sekda M Katma F Dirun, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. Hadir pula secara virtual, Menteri ATR/BPN, Menteri Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Kepala BIG, Plt Sekjen Kemenhut, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (nr/sekaltengcom)
