PALANGKA RAYA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah diupayakan terlaksana secara bertahap di Kalimantan Tengah.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mendukung pelaksanaan program ini dengan alokasi anggaran Rp485 miliar dalam APBD 2025. Hal ini dijelaskan oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalteng Reza Prabowo, saat menjadi narasumber dalam program Kalteng Menyapa secara virtual di kanal YouTube RRI Kalteng. Rabu, 22 Januari 2025.
“Anggaran tersebut mencakup paket lengkap yang terdiri dari program makan bergizi gratis, sekolah gratis, dan kuliah gratis. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp200 miliar dialokasikan khusus untuk program MBG,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reza mengapresiasi program ini, walaupun Provinsi Kalimantan Tengah belum termasuk dalam 190 Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang menjadi pilot project pertama, program ini akan tetap disinergikan bersama pemerintah pusat agar pelaksanaan berjalan lancar.
“Kita masih berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis pelaksanaan, termasuk apakah anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan SPPG baru, jasa katering, atau hal lainnya,” jelas Reza
Dirinya menerangkan beberapa satuan pendidikan di Kalimantan Tengah sudah mulai melaksanakan program ini, dengan membangun SPPG seperti di Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas.
Reza menambahkan, saat ini pelaksanaan kegiatan MBG dilakukan oleh BGN melalui SPPG yang tersebar di kabupaten/kota. Salah satu SPPG yang sudah berjalan adalah SPPG Bukit Kenanga, yang melayani 3.039 siswa dari 3 (tiga) TK/RA, 9 (sembilan) SD, 2 (dua) SMP, dan 2 (dua) SMA di wilayah tersebut.
Dinas Pendidikan turut dilibatkan untuk penyiapan calon penerima manfaat, seperti menentukan sekolah-sekolah terdekat dengan SPPG.
“Kapasitas satu SPPG, yaitu 3.000–4.000 siswa. Untuk mengakomodasi sekolah yang belum terjangkau, seperti SMA Negeri 5 (SMA 5 Plus) dengan jumlah siswa lebih dari 1.000, diperlukan pembangunan SPPG baru. Kami sudah mengusulkan ini ke BGN, tetapi eksekusinya masih menunggu kolaborasi lebih lanjut dari SPPG dan BGN,” tuturnya.
Dengan sinergi yang dibangun pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, diharapkan program Ini memberikan dampak Kesejahteraan siswa pada khususnya, serta masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. (dcc/sekaltengcom)
